Bukan Sekadar Masak! BGN Latih 1.800 Penjamah Makanan Demi Keamanan Pangan Program MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) melatih 1.800 penjamah makanan di Bogor dan Sukabumi untuk memperkuat tata kelola dan memastikan keamanan pangan Program MBG setelah insiden keracunan. Apa saja standarnya?

Badan Gizi Nasional (BGN) telah menggelar pelatihan teknis intensif bagi 1.800 penjamah makanan dari wilayah Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 4–5 Oktober di Sukabumi, sebagai bagian dari upaya BGN untuk memperkuat tata kelola Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) atau dapur khusus Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Pelatihan ini merupakan respons cepat terhadap kekhawatiran publik mengenai keamanan pangan, menyusul laporan insiden kesehatan yang dialami warga setelah mengonsumsi makanan MBG di beberapa daerah. BGN berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap hidangan yang disajikan dalam program ini aman dan bergizi, serta bebas dari kontaminan berbahaya.

Direktur Penyediaan dan Distribusi BGN, Nurjaeni, menegaskan pentingnya peran penjamah makanan dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. "Keamanan pangan adalah kunci untuk menjamin kesehatan masyarakat. Kami berharap semua penjamah makanan akan lebih disiplin dalam menerapkan standar kebersihan dan sanitasi untuk mencegah kontaminasi makanan," ujarnya dalam sebuah pernyataan pada Minggu.

Pentingnya Higiene dan Sanitasi dalam Program MBG

Nurjaeni menekankan bahwa peran penjamah makanan sangat krusial untuk memastikan Program MBG secara konsisten menyediakan makanan yang aman dan bergizi. Hal ini bertujuan agar makanan yang didistribusikan tidak mengandung komponen berbahaya yang dapat mengancam kesehatan penerima manfaat.

Untuk mencegah kasus keracunan di masa mendatang, BGN mewajibkan semua SPPG untuk mempekerjakan juru masak bersertifikat. Selain itu, dapur MBG juga harus secara rutin melakukan uji keamanan pangan dan menggunakan filter air sebelum memanfaatkan air sumur atau air keran untuk keperluan non-memasak.

Langkah-langkah ini diambil untuk meningkatkan standar kebersihan dan sanitasi di setiap dapur yang terlibat dalam Program MBG. Dengan demikian, risiko kontaminasi dapat diminimalisir secara signifikan, menjamin kesehatan para penerima manfaat.

Standar Ketat untuk Dapur MBG dan Peran BGN

Selain persyaratan dasar, dapur MBG juga diwajibkan menggunakan air kemasan galon untuk memasak, mensterilkan wadah makanan, dan memperoleh sertifikat kepatuhan. Sertifikat ini mencakup standar higiene dan sanitasi, analisis bahaya dan titik kendali kritis (HACCP), serta persyaratan halal.

Nurjaeni menambahkan bahwa transparansi dan pemantauan berkelanjutan menjadi prioritas utama. "Penting agar setiap dapur didukung oleh ahli gizi dan dilengkapi dengan kamera CCTV untuk memastikan transparansi dan pemantauan berkelanjutan," katanya.

BGN tetap berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pangan. Hal ini dilakukan demi memastikan Program MBG mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus meminimalkan risiko yang ada.

Komitmen BGN dan Perintah Presiden untuk Keamanan Pangan

Sejak diluncurkan pada 6 Januari, Program MBG telah melayani lebih dari 30 juta orang di seluruh Indonesia melalui lebih dari 10 ribu SPPG. Dapur-dapur ini dikembangkan oleh BGN bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Menanggapi insiden keracunan yang terjadi baru-baru ini, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa sebagian besar insiden tersebut disebabkan oleh kegagalan SPPG tertentu dalam mematuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh BGN. Akibatnya, lebih dari 50 dapur telah ditangguhkan operasionalnya.

Sebagai respons, Presiden Prabowo telah memerintahkan semua dapur MBG untuk melakukan uji keamanan sebelum mendistribusikan makanan. Presiden juga diharapkan akan segera menandatangani peraturan presiden untuk memperkuat tata kelola program ini, menunjukkan komitmen serius pemerintah terhadap keamanan pangan nasional.

Sumber: AntaraNews