Banyak Kasus Keracunan MBG, Puan Maharani Minta Ada Evaluasi Total
Desakan agar pemerintah menghentikan sementara program makan bergizi gratis (MBG), menyusul kasus keracunan terus muncul.
Desakan agar pemerintah menghentikan sementara program makan bergizi gratis (MBG), menyusul kasus keracunan terus muncul. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terkait berbagai kasus di MBG.
"Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Puan mengaku memang tidak mudah melakukan evaluasi terkait banyaknya kasus keracunan MBG, namun ia meminta tetap harus ada evaluasi total.
"Memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan pemerintah untuk menghentikan sementara program makan bergizi gratis (MBG), menyusul kasus keracunan yang dialami anak-anak meningkat. KPAI meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program mengevaluasi MBG untuk mencegah kasus keracunan terulang kembali.
"KPAI menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat, kejadiannya bukan menurun ya. Satu kasus anak yang mengalami keracunan bagi KPAI sudah cukup banyak," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Pustra dikutip dari siaran persnya, Minggu (21/9/2025).
Pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh program MBG. Penghentian sementara diperlukan sampai instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik.
Menurut dia, kasus keracunan makanan yang dialami anak Indonesia dalam program MBG, sudah tidak bisa ditolerir lagi. Bahkan, kata Jasra, kasus keracunan juga dialami anak-anak usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
"Keracunan makanan yang dialami anak Indonesia dalam program MBG, seperti sudah tidak bisa ditolerir. Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga (masih sulit ditembus)," ujarnya.