Puan Minta MBG Dievaluasi Total, Dorong Perpres Segera Terbit

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul laporan keluhan kesehatan siswa, demi memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi seluruh penerima manfaat.

DPRD Penajam Paser Utara menyoroti pentingnya pengetahuan petugas SPPG dalam menyajikan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai standar gizi nasional, meskipun implementasinya belum merata.

Anggota DPR mendesak penerbitan Peraturan Presiden untuk Program Makan Bergizi Gratis demi melindungi 82 juta penerima manfaat, menyusul 70 kasus keracunan pangan.

Dadan menyebut, tata kelola makan bergizi tersebut akan mengatur mengenai makanan, sanitasi, kebersihan, hingga penanganan korban keracunan.

Achmad Ru'yat menyoroti wacana Kepala BGN Dadan Hindayana bakal bekerja sama dengan lembaga independen terkait penerbitan Sertifikaasi.

Hendra menambahkan, pemerintah sendiri sebenarnya telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.

Menteri Dalam Negeri berencana mengadakan pertemuan dengan semua kepala daerah dan sekretaris daerah untuk membahas penyelesaian kasus keracunan MBG.

Presiden Prabowo Subianto menugaskan kementerian terkait untuk memperkuat Tata Kelola BGN menyusul insiden keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah. Apa langkah selanjutnya?

DPR mendesak Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis secara menyeluruh setelah 70 kasus keracunan dilaporkan, mempertanyakan standar keamanan pangan dan tata kelola program vital ini.

Komisi IX DPR mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul peningkatan kasus keracunan, demi memastikan keamanan dan kualitas gizi.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta SPPG menjalankan SOP dari Badan Gizi Nasional untuk mencegah keracunan massal.

Alih-alih jadi alasan menyetop program unggulan presiden Prabowo, Cucun menilai, kasus di Bandung Barat ini harus jadi momentum evaluasi.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Puan menilai, kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara setiap Jumat akan langsung diuji oleh satu ukuran yang paling mudah dirasakan masyarakat.

Puan pun mendukung langkah Pemerintah yang meminta otoritas-otoritas terkait untuk melakukan investigasi atas gugurnya Pasukan Perdamaian Indonesia.

Meski ada perbedaan Hari Raya Idul Fitri, Puan mengajak semua pihak untuk terus menjaga kebersamaan dan selalu membangun toleransi.

Dalam kegiatan ini, PIA DPR membagikan bantuan sembako bagi karyawan DPR dan santunan untuk anak yatim dalam rangka bulan Ramadan 1447 H.

Dalam pidato penutupan masa sidang DPR, Puan menjelaskan kinerja dewan sesuai fungsi-fungsi DPR mulai dari legislasi, anggaran, hingga pengawasan.

Keahlian Santi dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan dapur membuat usaha yang dirintisnya mendapatkan kepercayaan dari satu dapur MBG.

Santi, warga dari Kelurahan Kerten di Laweyan, Kota Solo, telah menjadi pemasok buah melalui program MBG yang sukses meningkatkan perekonomian tetangganya.

Ia menilai, penyampaian melalui jalur komunikasi resmi dengan SPPG akan lebih efektif untuk perbaikan kualitas layanan.

Indikator Politik Indonesia mencatat kepuasan mencapai 72,8 persen pada Februari 2026.

Selain kemiskinan, BGN juga menggunakan indikator lain untuk mendistribusikan MBG, seperti kerawanan pangan.

Langkah ini dilakukan dengan melibatkan empat kementerian sebagai wali data (walidata) guna memastikan penyaluran program lebih tepat sasaran dan terukur.