Misteri Terpecahkan, Ini Tujuan Pembuatan Pagar Laut di Tangerang

Pihak yang bertanggung jawab atas kasus pagar laut tak hanya dikenakan sanksi administratif.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk pemanfaatan laut nasional.

Pemilik pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten akan dikenakan sanksi denda administratif

Setelah dilakukan pembongkaran hari ini, pemerintah juga mencabut 266 sertifikat berupa SHM dan HGB yang sempat diterbitkan dalam rentang tahun 2022-2023.

Prabowo memerintah menyelediki kasus pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer lebih di Kabupaten Tangerang, Banten

Menteri Trenggono tidak mau menyebut apakah orang tersebut berprofesi sebagai nelayan atau bukan.

Trenggono dalam keterangannya menyebut akan kembali mendatangi pagar laut pada Rabu besok, 22 Januari 2025.

Dia mengungkapkan, kenaikan permukaan air laut imbas pemagaran tersebut diperkirakan mencapai 30 ribu hektare

Trenggono menerangkan, proses pemagaran bertujuan untuk mendangkalkan kedalaman laut

Trenggono mengakui kurang pengawasan, hingga muncul pagar laut di Tangerang

Sakti Wahyu Trenggono melanjutkan kecurigaan itu, juga mempertimbangkan adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).

Trenggono mengatahui pembangunan pagar laut mulai masif pada tahun 2024

Masyarakat bernama Sarifudin ini mengatakan ketika wilayahnya diambil paksa

Anggota Komisi V DPR fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mencoba mencari jalan keluar

"Beberapa waktu lalu seluruh dunia kaget. Karena TNI dikerahkan untuk bongkar pagar-pagar laut yang cuma pakai bambu-bambu di laut sana itu," kata Komarudin.

KKP bersama kementerian teknis lainnya masih terus melakukan kajian agar seluruh program kerja kementerian dapat terakomodasi dalam aturan tersebut.

Warga Desa Kohod merasa penanganan kasus yang melibatkan Arsin dan kawan-kawan tidak transparan.

Penyidik polri masih tetap ngotot kalau kasus yang ditanganinya hanya tindak pidana umum.

Selain Arsin, tiga orang lainnya juga dijatuhi vonis yang sama. Mereka adalah Ujang Karta, Septian, dan Chandra Eka Agung yang dinyatakan bersalah.

Saiful mengatakan, proses pembongkaran dan pembersihan bambu bekas pagar laut ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan, selama cuaca mendukung.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri yang menganggap bahwa kasus pagar laut murni hanya tindak pidana umum.

Kasus pemalsuan dokumen ini mencuat karena SHM tersebut diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Tak hanya di perairan Tangerang saja, pihaknya juga menyelidiki kasus pagar laut di wilayah lain seperti Bekasi, Jawa Barat serta Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pagar bambu masih berdiri kokoh, mengancam ekosistem laut dan menghambat mata pencaharian nelayan setempat.