Pemilik Pagar Laut di Tangerang Bakal Didenda Rp18 Juta Per Kilometer, Unsur Pidana Diusut Polisi

Trenggono mengungkapkan bahwa kedua pelaku telah membuat surat pernyataan terkait kesiapannya untuk membayar denda.

Trenggono mengatakan kepala desa dan perangkat desa yang menjadi pelaku pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, siap membayar denda.

Pihak yang bertanggung jawab atas kasus pagar laut tak hanya dikenakan sanksi administratif.

Selain karena anggaran, Trenggono melanjutkan, KKP juga saat ini melakukan penguatan tugas, fungsi, dan tanggung jawab.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk pemanfaatan laut nasional.

Trenggono menjelaskan, meskipun total denda belum dihitung secara rinci, pengenaan sanksi ini akan tetap diberlakukan.

Pembangunan di ruang laut seharusnya mendapat izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Menteri Trenggono tidak mau menyebut apakah orang tersebut berprofesi sebagai nelayan atau bukan.

Trenggono terlihat hadir pukul 15.10 WIB di tengah guyuran hujan yang cukup deras.

Swatrenggono menegaskan telah memanggil sejumlah pihak yang mengaku perkumpulan nelayan untuk datang ke kantorny

Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono mengaku akan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang telah memagar laut Panturan Tangerang secara ilegal itu.

Masyarakat bernama Sarifudin ini mengatakan ketika wilayahnya diambil paksa

Anggota Komisi V DPR fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mencoba mencari jalan keluar

"Beberapa waktu lalu seluruh dunia kaget. Karena TNI dikerahkan untuk bongkar pagar-pagar laut yang cuma pakai bambu-bambu di laut sana itu," kata Komarudin.

KKP bersama kementerian teknis lainnya masih terus melakukan kajian agar seluruh program kerja kementerian dapat terakomodasi dalam aturan tersebut.

Warga Desa Kohod merasa penanganan kasus yang melibatkan Arsin dan kawan-kawan tidak transparan.

Penyidik polri masih tetap ngotot kalau kasus yang ditanganinya hanya tindak pidana umum.

Selain Arsin, tiga orang lainnya juga dijatuhi vonis yang sama. Mereka adalah Ujang Karta, Septian, dan Chandra Eka Agung yang dinyatakan bersalah.

Saiful mengatakan, proses pembongkaran dan pembersihan bambu bekas pagar laut ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan, selama cuaca mendukung.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri yang menganggap bahwa kasus pagar laut murni hanya tindak pidana umum.

Kasus pemalsuan dokumen ini mencuat karena SHM tersebut diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Tak hanya di perairan Tangerang saja, pihaknya juga menyelidiki kasus pagar laut di wilayah lain seperti Bekasi, Jawa Barat serta Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pagar bambu masih berdiri kokoh, mengancam ekosistem laut dan menghambat mata pencaharian nelayan setempat.