Menteri Kelautan dan Perikanan Curiga Pagar Laut untuk Bentuk Reklamasi Secara Alami

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meninjau langsung pencabutan pagar laut di Tangerang.

Selain siapa pemilik pagar laut yang belum terungkap, penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan (SHGB) di garis pantai menimbulkan masalah baru

Pembangunan di ruang laut seharusnya mendapat izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Menteri Trenggono tidak mau menyebut apakah orang tersebut berprofesi sebagai nelayan atau bukan.

"Saya perlu sampaikan, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas illegal juga," Menteri KKP Sakti

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, bahwa pagar laut bersertifikat adalah ilegal.

Trenggono dalam keterangannya menyebut akan kembali mendatangi pagar laut pada Rabu besok, 22 Januari 2025.

Dia mengungkapkan, kenaikan permukaan air laut imbas pemagaran tersebut diperkirakan mencapai 30 ribu hektare

Trenggono menerangkan, proses pemagaran bertujuan untuk mendangkalkan kedalaman laut

Trenggono mengakui kurang pengawasan, hingga muncul pagar laut di Tangerang

Titiek mendesak pemerintah terbuka terkait siapa saja pihak di balik pembangunan pagar tersebut.

Anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menilai penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan SHM di Kabupaten Tangerang melanggar putusan MK.

Menteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP menjalankan program ekonomi biru untuk jaga keberlanjutan ekologi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Produksi perikanan dan laut di Nusantara mengalami kenaikan sebesar 3,8 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang kolaborasi bagi pihak swasta dan koperasi untuk penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Bumiharjo, Jepara, demi efisiensi operasional nela

Trenggono menjelaskan, dari 100 titik KNMP yang dibangun pada tahun 2025, hampir seluruhnya telah selesai.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan dijalankan oleh Koperasi Desa Merah Putih, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono geram melihat kualitas Infrastruktur KNMP Lombok Timur yang dinilai buruk, mendesak perbaikan menyeluruh demi kesejahteraan nelayan.

Masyarakat bernama Sarifudin ini mengatakan ketika wilayahnya diambil paksa

Anggota Komisi V DPR fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mencoba mencari jalan keluar

"Beberapa waktu lalu seluruh dunia kaget. Karena TNI dikerahkan untuk bongkar pagar-pagar laut yang cuma pakai bambu-bambu di laut sana itu," kata Komarudin.

KKP bersama kementerian teknis lainnya masih terus melakukan kajian agar seluruh program kerja kementerian dapat terakomodasi dalam aturan tersebut.

Warga Desa Kohod merasa penanganan kasus yang melibatkan Arsin dan kawan-kawan tidak transparan.

Penyidik polri masih tetap ngotot kalau kasus yang ditanganinya hanya tindak pidana umum.