Bentuk Satgas BBL, Pemerintah Bakal Sikat Penyelundup Lobster

Pemerintah bergerak cepat menghentikan kebocoran kekayaan laut nasional dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL). Pengetatan ini ditujukan untuk menyikat praktik penyelundupan benih bening lobster (BBL) ke luar negeri demi mengamankan potensi penerimaan negara dari sektor perikanan.

Langkah tegas ini diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia Secara Ilegal.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa Indonesia mengandungi potensi BBL luar biasa yang diperkirakan menyentuh angka 500 juta ekor setiap tahunnya. Sayangnya, limpahan kekayaan alam ini belum optimal mendongkrak industri budi daya lobster domestik.

Salah satu ganjalan utamanya adalah tingginya permintaan BBL dari negara tetangga. Di sisi lain, budi daya lobster di dalam negeri membutuhkan proses panjang dan modal yang tidak sedikit. Alhasil, sebagian nelayan tergiur menjual BBL secara instan ketimbang membesarkannya hingga bernilai ekonomi tinggi.

Kesenjangan harga yang amat mencolok makin memperkeruh keadaan. Di tingkat nelayan lokal, harga BBL dibanderol sekitar Rp8.500 per ekor. Bandingkan dengan pasar Vietnam yang harganya melonjak drastis ke kisaran Rp35.000–Rp50.000 per ekor saat permintaan naik. Ketika pasokan langka dan permintaan memuncak, harganya bahkan bisa menembus Rp100.000 per ekor.

Melihat perbedaan harga bagai bumi dan langit ini, pemerintah memperketat benteng pengawasan agar potensi ekonomi komoditas bernilai tinggi tersebut sepenuhnya terserap untuk kepentingan nasional.

Potensi Setoran Fiskal Luar Biasa

Trenggono menilai penindakan tegas terhadap jaringan penyelundupan BBL bakal memberi dampak positif yang signifikan bagi kas negara. Nilai kerugian negara akibat praktik ilegal BBL yang mencapai setengah miliar ekor per tahun tentu tidak main-main.

"Tentu harapannya adalah menjadi fiskal negara yang bagus. Jadi bayangkan saja kalau 500 juta, kalau kali 2 dolar aja sebetulnya sudah 1 miliar USD yang harta kita hilang begitu saja. Kalau ini bisa menjadi pemasukan negara nggak usah bayar 30% saja loh, ini sudah cukup lumayan, luar biasa," ujar Menteri KKP di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Ia menegaskan, pengawasan ketat bukan semata-mata untuk membendung kejahatan penyelundupan, melainkan demi membuka keran manfaat ekonomi yang adil dari hasil laut sendiri.

Di saat yang sama, pemerintah juga berharap pemerintah Vietnam turut menunjukkan komitmen dengan menaruh perhatian serius terhadap perdagangan BBL ilegal yang dipicu tingginya permintaan dari negara mereka.