Akui Kurang Pengawasan Saat Pagar Laut Masif Dibangun 2024, Menteri KKP Mengira untuk Penangkaran Kerang

Terdapat dua perusahaan pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang.

Jenis Perseroan tercatat berbentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) non-fasilitas dengan jangka waktu tidak terbatas dan status tertutup.

Selain karena anggaran, Trenggono melanjutkan, KKP juga saat ini melakukan penguatan tugas, fungsi, dan tanggung jawab.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk pemanfaatan laut nasional.

Trenggono menjelaskan, meskipun total denda belum dihitung secara rinci, pengenaan sanksi ini akan tetap diberlakukan.

Pemilik pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten akan dikenakan sanksi denda administratif

Kedua perusahaan tersebut adalah PT Intan Agung Makmur yang memiliki sertifikat HGB sebanyak 234 bidang dan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang.

Selain siapa pemilik pagar laut yang belum terungkap, penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan (SHGB) di garis pantai menimbulkan masalah baru

Trenggono mengakui kurang pengawasan, hingga muncul pagar laut di Tangerang

Sakti Wahyu Trenggono melanjutkan kecurigaan itu, juga mempertimbangkan adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).

Menteri KKP mengatakan bersama lembaga lain bakal melakukan pembongkaran pagar laut kembali pada Rabu (22/1).

Rencananya area yang dipagar akan dibuat proyek reklamasi.

Selain Arsin, tiga orang lainnya juga dijatuhi vonis yang sama. Mereka adalah Ujang Karta, Septian, dan Chandra Eka Agung yang dinyatakan bersalah.

Saiful mengatakan, proses pembongkaran dan pembersihan bambu bekas pagar laut ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan, selama cuaca mendukung.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri yang menganggap bahwa kasus pagar laut murni hanya tindak pidana umum.

Kasus pemalsuan dokumen ini mencuat karena SHM tersebut diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Tak hanya di perairan Tangerang saja, pihaknya juga menyelidiki kasus pagar laut di wilayah lain seperti Bekasi, Jawa Barat serta Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pagar bambu masih berdiri kokoh, mengancam ekosistem laut dan menghambat mata pencaharian nelayan setempat.

PDIP menyoroti polemik pernyataan Menkeu dan Menteri KKP soal anggaran kapal, mengingatkan pentingnya soliditas dan kepastian arah kebijakan ekonomi.

Penguatan tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis pengelolaan usaha rantai dingin yang efisien dan berkelanjutan di lokasi KNMP.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah tiga pegawai KKP korban kecelakaan pesawat

Proyek senilai Rp111 miliar ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas nelayan lokal.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/4).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam To Lam beserta rombongan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025).