VIDEO: Gregetan Trenggono KKP Jengkel Skak Menteri Nusron Soal Sertifikat Kasus Pagar Laut

Selain karena anggaran, Trenggono melanjutkan, KKP juga saat ini melakukan penguatan tugas, fungsi, dan tanggung jawab.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk pemanfaatan laut nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono meminta penguatan anggaran melalui revisi Undang-Undang (UU) tentang Kelautan.

Prabowo memerintah menyelediki kasus pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer lebih di Kabupaten Tangerang, Banten

Menteri Trenggono tidak mau menyebut apakah orang tersebut berprofesi sebagai nelayan atau bukan.

"Saya perlu sampaikan, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas illegal juga," Menteri KKP Sakti

Trenggono dalam keterangannya menyebut akan kembali mendatangi pagar laut pada Rabu besok, 22 Januari 2025.

Nelayan heran karena setelah tahu ada pelanggaran tetapi terkesan didiamkan menteri.

Trenggono menerangkan, proses pemagaran bertujuan untuk mendangkalkan kedalaman laut

Trenggono mengakui kurang pengawasan, hingga muncul pagar laut di Tangerang

Sakti Wahyu Trenggono melanjutkan kecurigaan itu, juga mempertimbangkan adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).

Trenggono mengatahui pembangunan pagar laut mulai masif pada tahun 2024

PDIP menyoroti polemik pernyataan Menkeu dan Menteri KKP soal anggaran kapal, mengingatkan pentingnya soliditas dan kepastian arah kebijakan ekonomi.

Penguatan tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis pengelolaan usaha rantai dingin yang efisien dan berkelanjutan di lokasi KNMP.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah tiga pegawai KKP korban kecelakaan pesawat

Proyek senilai Rp111 miliar ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas nelayan lokal.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/4).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam To Lam beserta rombongan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Masyarakat bernama Sarifudin ini mengatakan ketika wilayahnya diambil paksa

Anggota Komisi V DPR fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mencoba mencari jalan keluar

"Beberapa waktu lalu seluruh dunia kaget. Karena TNI dikerahkan untuk bongkar pagar-pagar laut yang cuma pakai bambu-bambu di laut sana itu," kata Komarudin.

KKP bersama kementerian teknis lainnya masih terus melakukan kajian agar seluruh program kerja kementerian dapat terakomodasi dalam aturan tersebut.

Warga Desa Kohod merasa penanganan kasus yang melibatkan Arsin dan kawan-kawan tidak transparan.

Penyidik polri masih tetap ngotot kalau kasus yang ditanganinya hanya tindak pidana umum.