Menteri Hanif Beri Sinyal Jerat Pidana 4 Perusahaan Nikel di Raja Ampat

Kapolri berjanji akan mengusut segala bentuk pidana dampak adanya pertambangan di Papua.

Pemerintah tetap menangguhkan operasional Gag Nikel meski memiliki izin tambang.

Empat perusahaan itu adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Izin tersebut diketahui telah dicabut pemerintah karena terbukti merusak lingkungan dan dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kejagung bakal memeriksa terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan melakukan penambangan di kawasan Raja Ampat.

Ada tiga pendekatan hukum yang digunakan dalam kasus ini, termasuk kemungkinan proses pidana jika ditemukan pelanggaran berat terhadap aktivitas lingkungan.

Menteri Bahlil menjelaskan, IUP milik PT. GAG Nikel tidak dicabut

Partai Golkar mendukung kebijakan yang diambil Menteri ESDM Bahlil, dan berharap agar pengelolaan tambang dilakukan secara bertanggung jawab.

Pemerintah mencabut 4 (empat) Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

"Jadi AMDAL-nya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang. Kita betul-betul awasi habis terkait urusan di Raja Ampat," klaim Bahlil.

PT GAG Nikel tetap diizinkan beroperasi di Pulau Gag karena dianggap masih memenuhi kriteria analisa dampak lingkungan.

Empat perusahaan yang dicabut diantaranya PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa.

Komnas HAM menyatakan pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, berpotensi kuat menimbulkan pelanggaran hak asasi, di bidang lingkungan hidup.

DPR akan memanggil Mendagri dan Kepala Daerah buntut aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua.

Tatapan tajam Letkol Teddy saat Bahlil bicara penutupan tambang nikel Raja Ampat.

Zulhas juga menegaskan bahwa Bahlil adalah sosok yang patut dibela karena dianggap memiliki integritas.

Greenpeace tetap menuntut perlindungan penuh dan permanen untuk seluruh ekosistem Raja Ampat

Pemerintah menghentikan sementara seluruh kegiatan produksi tambang di kawasan tersebut sejak Kamis, 5 Juni 2025.

Hanif dilantik menjadi Wamenko Bidang Pangan melepas jabatannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) digantikan Mohammad Jumhur Hidayat.

Sebelum dipercaya sebagai Wamenko Pangan, Hanif Faisol menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang tidak lagi menerima sampah organik dan hanya boleh anorganik.

Nanti setelah diterbitkan sanksi administrasi pemerintah dengan waktu 3 bulan.

Gambut dapat diibaratkan sebagai "brankas karbon raksasa" yang tersimpan di dalam tanah.

Menteri Hanif mengatakan, bahwa menghentikan konversi lahan di Pulau Bali itu sangat penting agar nantinya tidak kembali adanya musibah banjir besar.