Pemerintah Ancam Sanksi Pidana 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat, IUP Dicabut

PT Gag Nikel Raja Ampat kembali beroperasi setelah suspensi, namun pemerintah menegaskan kepatuhan ketat terhadap aturan lingkungan. Akankah keindahan alam Raja Ampat tetap terjaga?

Kapolri berjanji akan mengusut segala bentuk pidana dampak adanya pertambangan di Papua.

Pemerintah tetap menangguhkan operasional Gag Nikel meski memiliki izin tambang.

Pemerintah menerapkan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas tambang di kawasan Raja Ampat.

Empat perusahaan itu adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Izin tersebut diketahui telah dicabut pemerintah karena terbukti merusak lingkungan dan dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kejagung bakal memeriksa terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan melakukan penambangan di kawasan Raja Ampat.

Hanif menegaskan, pihaknya tak akan berhenti pada pengawasan saja. Dia menyampaikan perusahaan juga harus melakukan pemulihan kerusakan.

Menteri Bahlil menjelaskan, IUP milik PT. GAG Nikel tidak dicabut

Greenpeace tetap menuntut perlindungan penuh dan permanen untuk seluruh ekosistem Raja Ampat

Partai Golkar mendukung kebijakan yang diambil Menteri ESDM Bahlil, dan berharap agar pengelolaan tambang dilakukan secara bertanggung jawab.

Pemerintah mencabut 4 (empat) Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Selain sektor pertambangan, ancaman PHK terhadap puluhan ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya serius melakukan peningkatan SDM pemandu wisata melalui pelatihan dan sertifikasi, sebuah langkah krusial untuk mengoptimalkan potensi pariwisata daerah.

Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) diyakini mampu mengembalikan Potensi Tuna Papua sebagai lumbung perikanan terbesar, khususnya tuna, di kawasan timur Indonesia.

Inisiatif Bantuan Homestay Raja Ampat dari Yayasan Kamtabai dan Reefguardian di Kampung Waifoi hadir untuk memberdayakan masyarakat adat serta mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Setelah hilang kontak beberapa hari, seorang nelayan asal Maluku Tengah berhasil ditemukan selamat di Perairan Pulau Misol, Raja Ampat. Bagaimana proses penyelamatan nelayan ditemukan ini?

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) gencar melatih para ibu di Papua Barat Daya untuk mendorong regenerasi sasi perempuan, sebuah tradisi adat yang krusial menjaga kelestarian laut.

Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia menghadapi tekanan dari penambangan nikel dan pariwisata