Terungkap, Ini Dua Tantangan Utama Dihadapi Industri Tambang Nasional
Peningkatan produksi mineral dan batu bara diyakini dapat memperkuat ekonomi Indonesia di tengah krisis global yang sedang berlangsung.
Industri pertambangan di Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan besar, yaitu risiko geopolitik yang disebabkan oleh konflik perang dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang berkaitan dengan relaksasi produksi tambang agar dapat mengatasi berbagai masalah yang ada.
Peningkatan produksi mineral dan batu bara diyakini dapat memperkuat ekonomi Indonesia di tengah krisis global yang sedang berlangsung.
Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati, menekankan bahwa kondisi global saat ini sangat tidak stabil dan sulit untuk diprediksi.
"Kita tahu bahwa saat ini kita berada di dunia yang ritmenya itu sudah kita tidak ketahui dan enggak jelas lagi. Yang jelas tidak stabil," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, seperti yang dilaporkan pada Jumat (10/4).
Siti juga mengungkapkan bahwa sektor mineral dan batu bara kini terjebak dalam dinamika global yang sangat menantang, termasuk adanya keterbatasan bahan baku dan kebutuhan energi yang meningkat.
"Kita berada pada kondisi di mana critical mineral menjadi sangat penting, semua saling berebut," tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa gangguan pada rantai pasok global menunjukkan bahwa memiliki sumber daya saja tidak cukup tanpa dukungan dari komponen lainnya. Meski begitu, Indonesia tetap memiliki posisi yang strategis karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya ketahanan energi dan hilirisasi. "Kalau kita tidak punya sumber daya energi, ketahanan energi kita berarti rapuh sekali. Kita akan sangat tergantung pada negara lain," tegasnya.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah pengendalian produksi melalui kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). "Pemerintah melakukan penyesuaian produksi, bukan pembatasan, tetapi lebih ke arah pengendalian."
Ia menambahkan bahwa pendekatan yang diambil saat ini adalah value over volume. Evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan volume produksi tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan negara. "Volume ketika kita memproduksi banyak itu tidak berbanding lurus dengan pendapatan negara yang bisa kita hasilkan," ungkapnya.
Selain itu, produksi yang berlebihan justru dapat menimbulkan oversupply yang berpotensi menekan harga komoditas.
Oleh karena itu, pemerintah mengubah skema RKAB dari yang sebelumnya tiga tahunan menjadi tahunan agar pengendalian pasokan dapat dilakukan dengan lebih terukur. Kewajiban domestic market obligation (DMO) juga tetap menjadi prioritas sebelum ekspor dilakukan.
"Untuk domestic market obligation, kita semua harus taat. Kita harus penuhi dengan jalan itu kita bisa bertahan," tegas Rita.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan industri pertambangan nasional dapat lebih adaptif terhadap tantangan global yang dihadapi.
Dorong Pelaku Industri Lakukan Diversifikasi
Sementara itu, Bernandus Irmanto, yang menjabat sebagai Wakil Ketua IMA Bidang Komunikasi dan juga sebagai Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk, menyatakan bahwa risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam dunia bisnis. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri nikel adalah pasokan bahan baku penunjang, terutama sulfur yang diperlukan dalam proses High Pressure Acid Leach (HPAL) untuk memproduksi asam sulfat.
"Masalahnya kalau pun punya uang untuk membeli, tapi kalau barangnya tidak ada, bagaimana?" ujar Bernadus.
Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut mendorong pelaku industri untuk melakukan diversifikasi sumber bahan baku, termasuk memanfaatkan alternatif seperti pirit dan limbah industri yang berupa phosphogypsum.
Selain itu, Bernadus juga menyoroti tantangan dalam aspek keberlanjutan industri nikel, terutama tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar minyak seperti Marine Fuel Oil (MFO) dan diesel. Untuk mengatasi masalah ini, Vale mulai mengeksplorasi penggunaan teknologi ramah lingkungan, termasuk elektrifikasi kendaraan tambang. Namun, penerapan teknologi ini masih terhambat oleh masalah produktivitas.
Di sisi lain, Bernadus berpendapat bahwa hilirisasi tetap menjadi fokus utama bagi industri. Namun, proses hilirisasi ini memerlukan dukungan investasi dan teknologi yang mayoritas masih berasal dari luar negeri, khususnya China, yang menambah kompleksitas risiko geopolitik dalam pengembangan industri nikel nasional.
Bernadus mengingatkan bahwa kepastian pasokan nikel sangat penting bagi investor, terutama untuk proyek-proyek yang masih dalam tahap pembangunan. Proyek-proyek tersebut direncanakan untuk mulai beroperasi pada kuartal III-2026 dan memerlukan pasokan yang terjamin. "Kami berharap bisa terpenuhi sesuai kapasitas, saat ini baru diberikan kuota 30 persen," ungkapnya.
Kenaikan harga nikel juga berpotensi mempengaruhi daya saing industri baterai berbasis nikel di tengah persaingan dengan teknologi alternatif seperti Lithium Iron Phosphate (LFP). "Kalau kita mengendalikan supply, kan harapannya demand tetap, sehingga harga naik. Tapi begitu supply kita kendalikan, demand turun, harga juga tidak akan baik," tambahnya.
Bernadus menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan nilai komoditas dan keberlanjutan permintaan agar nikel tetap relevan sebagai motor transisi energi.
"Jangan sampai kita berharap naik, tapi malah membunuh mimpi bahwa nikel itu akan jadi motor besar penggerak transisi energi," kata Bernadus.
Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya strategi yang tepat dalam pengelolaan sumber daya nikel untuk mendukung transisi energi yang berkelanjutan.
Dampak Besar Bagi Industri
Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Priyadi Sutarso, mengungkapkan bahwa pemangkasan produksi yang dilakukan secara mendadak dapat memberikan dampak besar bagi industri. Oleh karena itu, keputusan tersebut perlu dipertimbangkan secara matang bersama semua pihak terkait.
"Multiplier effect-nya besar sekali. Tidak hanya sekadar hitung-hitungan penerimaan negara melalui PNBP saja," ujar Priyadi.
Salah satu dampak dari pemangkasan produksi adalah terhadap tenaga kerja, di mana rencana pemangkasan dapat menyebabkan lay off, terutama untuk pekerja dari perusahaan kontraktor tambang. "Pada umumnya kan industri batu bara ini menggunakan jasa kontraktor. Ini sharing risiko," kata Priyadi.
Priyadi juga menjelaskan bahwa pada era 90-an, industri batu bara tidak banyak diminati dan kebanyakan berada di daerah terpencil. Namun, saat ini situasinya berbeda karena akses ke tambang dan area sekitarnya semakin terbuka berkat pembangunan bandara.
"Ini salah satu peran industri pertambangan, membuka keisolasian suatu daerah. Ini supaya juga menjadi kajian secara integratif dalam pengambilan keputusan, terutama tidak mendadak mengambil keputusan seperti terkait RKAB," tambahnya.
Dia memberikan contoh mengenai keputusan ekspor batu bara yang sebelumnya dilarang demi memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi kini keran ekspor dibuka kembali akibat kenaikan harga. Tahun ini, perang yang terjadi juga berkontribusi pada lonjakan harga batu bara.
Namun, Priyadi mencatat adanya masalah terkait pasokan minyak yang sulit didapat. Hal ini tentu akan memengaruhi operasi di tambang, khususnya pada alat berat seperti ekskavator yang mayoritas masih menggunakan solar. "Kalau dump truknya, mungkin sudah banyak yang menggunakan EV. Dan ada beberapa produk yang bisa cepat mengadakan EV ini," tuturnya.
Di samping itu, perusahaan tambang yang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dapat memanfaatkan produksi batu baranya untuk kebutuhan sendiri. "Kayaknya itu bisa menjadi PR kita supaya menjadi pelajaran bagi kita semua, dampak yang ditimbulkan apabila ada lagi keputusan-keputusan yang mendadak," ungkapnya.
Priyadi menegaskan pentingnya menghitung dampak multiplier yang mungkin terjadi di daerah, karena banyak daerah tambang yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi tergantung pada batu bara.