Studi Kelayakan Supergrid Energi Bersih NTB, Infrastruktur Bawah Laut Jadi Tantangan Utama

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mengkaji studi kelayakan untuk proyek supergrid energi bersih yang akan menghubungkan pulau-pulau di Nusa Tenggara, dengan infrastruktur transmisi bawah laut sebagai tantangan utama.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mengkaji studi kelayakan untuk proyek supergrid energi bersih. Proyek ini bertujuan menghubungkan pulau-pulau di Nusa Tenggara dengan jaringan transmisi listrik. Infrastruktur bawah laut yang besar menjadi elemen krusial dalam rencana ambisius ini.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, menyatakan bahwa studi ini sangat diperlukan. Hal ini menyusul tantangan signifikan dalam rencana pembangunan jaringan transmisi listrik di wilayah tersebut. Konsultasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM telah menunjukkan kompleksitas proyek ini.

Samsudin menegaskan bahwa pembangunan supergrid bukanlah tugas yang mudah karena memerlukan jaringan transmisi bawah laut yang masif. Studi kelayakan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek strategis tersebut. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan energi bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Tantangan Infrastruktur dan Kelayakan Ekonomi Supergrid Energi Bersih

Samsudin menjelaskan bahwa proyek supergrid energi bersih ini menuntut infrastruktur berskala besar. Salah satu komponen utamanya adalah kabel listrik bawah laut. Kabel ini direncanakan membentang melintasi Selat Lombok, menghubungkan NTB dengan Bali.

Pemerintah pusat memperkirakan bahwa jaringan kabel listrik bawah laut untuk pasokan energi bersih baru akan mencapai kelayakan ekonomi antara tahun 2031 hingga 2033. Proyek ini membutuhkan investasi yang sangat besar dan perencanaan matang. Perkiraan ini menjadi dasar pertimbangan dalam studi kelayakan.

Studi kelayakan yang sedang dilakukan ini akan mengevaluasi apakah proyek interkoneksi dapat dipercepat dari jadwal yang ditetapkan pemerintah. Percepatan ini menjadi fokus utama pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk segera memanfaatkan potensi energi terbarukan NTB.

Potensi Energi Terbarukan NTB sebagai Hub Energi Bersih

Studi kelayakan juga akan menghitung potensi energi terbarukan di NTB. Potensi ini dinilai esensial untuk menjadikan NTB sebagai hub energi bersih di Indonesia tengah. Provinsi ini memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk dikembangkan.

Sumber daya energi terbarukan di provinsi ini mencakup tenaga air, surya, angin, arus laut, limbah, biomassa, dan panas bumi. Diversifikasi sumber energi ini menunjukkan kesiapan NTB untuk transisi energi. Pemanfaatan potensi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB melaporkan bahwa energi terbarukan saat ini menyumbang 25 persen dari bauran energi NTB. Angka ini melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 15,75 persen. Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat NTB terhadap energi bersih.

Kapasitas Energi Terbarukan NTB dan Nasional

Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa kapasitas terpasang energi terbarukan nasional saat ini mencapai 15.630 megawatt (MW). Angka ini terus bertumbuh seiring komitmen Indonesia dalam transisi energi.

Kapasitas listrik terbarukan terpasang di NTB meliputi 21,6 MW dari pembangkit surya on-grid. Selain itu, terdapat 26,8 MW dari pembangkit surya off-grid yang dioperasikan perusahaan tambang. Pembangkit listrik mikrohidro juga berkontribusi sebesar 18,5 MW.

Berbagai proyek ini menunjukkan komitmen serius NTB dalam mengembangkan energi bersih. Pengembangan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan energi di masa depan. Upaya ini juga sejalan dengan target nasional untuk bauran energi terbarukan.

Sumber: AntaraNews