Proyek PLTA Batang Toru Kembali Digarap Usai Dituduh Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyerahkan data penting kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terkait potensi peninjauan kembali pencabutan izin perusahaan penyebab banjir di Sumatera, memicu pertanyaan tentang nasib 28 perusahaan yang te

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan gugatan perdata terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara terkait kerusakan lingkungan dan banjir senilai Rp4,8 triliun terus berjalan, meskipun ada peninjauan ulang pencabutan izin salah satu perusahaan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara tegas menyegel lima perusahaan tambang di Sumatera Barat yang diduga kuat menjadi pemicu banjir parah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji, menimbulkan pertanyaan besar tentang kepatuhan lin

Berikut daftar 11 perusahaan yang diduga terlibat dalam bencana banjir Sumatra.

Polri sedang mendalami perusahaan lain yang terlibat dalam aktivitas pembalakan liar. Listyo menyebut ada dua perusahaan lainnya yang akan disidik Polri.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab banjir, dengan penindakan tegas terhadap perusahaan tak berizin.

Kemenhut melalui Dirjen Penegakan Hukum, menyegel 11 entitas, yang terdiri dari 4 korporasi dan 7 Perhutanan Hutan Adat Terpadu (PHAT).

Upaya ini merupakan komitmen untuk merealisasikan janjinya kepada rakyat di hadapan Komisi IV DPR RI

Material kayu yang terbawa arus menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.

Ia menyebutkan, pemerintah masih akan menyasar delapan subyek hukum lainnya, sehingga total 12 pihak akan dikenai penyegelan secara bertahap.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) intensifkan penyelidikan terhadap 12 subjek hukum di Tapanuli yang diduga kuat menjadi biang kerok kerusakan lingkungan dan pemicu banjir. Siapa saja mereka?

Menteri Lingkungan Hidup resmi memerintahkan Penghentian Operasi Perusahaan di DAS Batang Toru, Sumatera Utara, mulai 6 Desember 2025 untuk audit lingkungan dan evaluasi menyeluruh.

Perum Jasa Tirta I akan melakukan Pembersihan Sedimen Bendungan Blitar di Wlingi dan Lodoyo pada 18-23 Mei 2026, langkah krusial menjaga fungsi waduk, mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

PLN Indonesia Power terus mengintensifkan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan eceng gondok Waduk Saguling. Ini dilakukan demi menjaga operasional PLTA sebagai sumber energi terbarukan yang vital.

Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung mengestimasi kemampuan Irigasi Bendungan Lampung, yaitu Batutegi dan Way Sekampung, mampu mengairi 32.676 hektare lahan pertanian hingga Desember 2026.

Kementerian ESDM mengumumkan capaian bauran energi bersih di sektor ketenagalistrikan melampaui target RUKN 2025, mencapai 16,3 persen, menandai kemajuan signifikan dalam transisi energi Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup mengidentifikasi tiga sumber utama yang memperparah penyebab banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menyoroti tekanan lingkungan serius.

DAS Serayu sebagai sumber utama air bagi PLTA Mrica saat ini menghadapi tantangan berupa erosi dan longsor di wilayah hulu.