LIVE

Menkum Supratman Jelaskan Soal Polri Penyidik Utama di KUHAP Baru

Menteri Hukum Supratman mengatakan, tujuan penyebutan Polri sebagai penyidik utama bukan membuat Korps Bhayangkara semakin superior sebagai penegak hukum.

kuhp baru
Menkum Supratman Jelaskan Soal Polri Penyidik Utama di KUHAP Baru
Menkum Supratman Jelaskan Soal Polri Penyidik Utama di KUHAP Baru (merdeka.com)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, menempatkan Polri sebagai penyidik utama. Hal ini menimbulkan tafsir, terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) akan kehilangan tajinya karena kewenangannya tidak lebih kuat dari Polri.

Menjawab hal itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, tujuan dari penyebutan Polri sebagai penyidik utama bukan membuat Korps Bhayangkara semakin superior sebagai penegak hukum. Sebaliknya, tujuan dari pemaknaan itu agar tercipta suatu sistem peradilan kriminal yang lebih tertata.

“Di lembar penuntutan, jaksa itu cuma satu ya Kejaksaan itu satu penuntut pengadilan juga Satu saja Mahkamah Agung. Kok dipersoalkan penyidik? padahal penuntut maupun pengadilan itu satu. Penyidik utama (digunakan) karena ada beberapa tindak pidana di luar KUHP dari penyidik pegawai negeri sipil,” kata Supratman saat jumpa pers di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (1/5).

Keseragaman Penegak Hukum

Supratman menjelaskan, hal itu hanya bertujuan untuk keseragaman dengan penegak hukum lainnya. Harapannya, semua bisa berjalan makin rapih dan terkordinasi antar lembaga.

“Nah ini yang perlu diseragamkan nanti dikoordinasikan Oleh penyidik Polri dan karena itu sekali lagi ini semata-mata kita lakukan untuk Membentuk sebuah Criminal justice system,” sebut dia.

Menambahkan hal itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyebut, istilah Polri sebagai penyidik utama dalam KUHAP baru bukanlah usul pemerintah dan DPR saat menggodok beleid tersebut. Melainkan, hal itu menjadi perintah langsung putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Istilah Polri sebagai penyidik utama itu bukan maunya pemerintah dan DPR. Itu putusan Mahkamah Konstitusi,” kata pria karib disapa Prof Eddy dalam kesempatan senada.

“Maksud penyidik utama itu adalah melakukan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Jadi bukan pemerintah dan DPR yang menetapkan, tetapi kami memformulasikan apa yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi,” imbuhnya menandasi.

Sebagai informasi, saat itu ada judicial review soal Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuanga di Mahkamah Konstitusi tahun 2023. MK pun memutuskan bahwa Polri merupakan penyidik utama dengan fungsi melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Sejak saat itu, istilah penyidik utama dipertimbangkan dan masuk ke dalam KUHAP baru.



Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Wamenkomdigi: 3 dari 5 Anak Palsukan Usia untuk Akses Medsos

{{caption}}
Viral Pemotor Dipukul Saat Berkendara, Polisi Kantongi Identitas Pelaku

{{caption}}
Memburu Garis Finish di Kostrad Run 2026

{{caption}}
Bupati Gowa Polisikan Dua Saksi Pansus Hak Angket

{{caption}}
Empat Hari Penuh Duka bagi Polri

{{caption}}
Di Balik Dugaan Teror Molotov Rumah Advokat

Topik Terkait
{{caption}}
KUHAP Baru: Penyidik Polhut, PPNS hingga Bea Cukai Tak Bisa Menangkap Tanpa Perintah Polri

Ketentuan tersebut hanya dikecualikan bagi penyelidikan di Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan TNI Angkatan Laut.

KUHAP Baru
{{caption}}
Polemik Penugasan Polri di Luar Struktur, Presiden Sepakati Pembentukan PP

Hal ini sebagaimana adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Peraturan Polri (Perpol).

Polri
{{caption}}
RKUHAP 2025 Dinilai Tak Sinkron dengan KUHP Nasional

RKUHAP 2025 dianggap tidak mampu menjamin keadilan dan hak asasi manusia dalam setiap proses hukum.

RKUHP
{{caption}}
RUU KUHAP, Maqdir Ismail Usul Penyidikan Tetap Jadi Kewenangan Polri

Menurutnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) sebaiknya tetap berfokus pada fungsi penuntutan dan eksekusi atas putusan pengadilan.

RUU KUHAP
{{caption}}
LBH Jakarta: Superioritas Penyidikan Hilangkan Pengawasan dan Pemenuhan Hak Tersangka

Keberadaan superioritas penyidikan dinilai akan berdampak buruk terhadap pemenuhan hak tersangka.

RUU KUHAP
{{caption}}
KUHP Baru Jadi Senjata Ampuh Berantas Mafia Tanah, Bamsoet Ungkap Strategi Penegakan Hukum

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

bambang soesatyo
{{caption}}
Polres Gunung Mas Ungkap Kasus Pencurian Sawit di PT ALS, Pelaku Terancam 9 Tahun Penjara

Polres Gunung Mas berhasil mengungkap kasus pencurian sawit di perkebunan PT ALS Manuhing, menetapkan seorang tersangka yang terancam hukuman berat berdasarkan KUHP baru.

hukum pidana
{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk
{{caption}}
Implementasi KUHP dan KUHAP Baru: Tantangan BUMN dalam Menjalankan Bisnis

Kehadiran KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan operasional bisnisnya, menuntut adaptasi pada standar kepatuhan internasional.

business judgment rule
{{caption}}
Pemkab Bekasi Kaji Revisi Perda Ketertiban Umum, Hapus Sanksi Penjara Ganti Denda

Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang membahas revisi Perda Ketertiban Umum, mengusulkan penghapusan sanksi penjara dan menggantinya dengan denda atau sanksi administratif. Kebijakan ini bertujuan agar lebih efektif dan sesuai regulasi terbaru.

bekasi
{{caption}}
Penganiayaan Hewan Mataram: Pelaku dan Penadah Anjing Liar Jadi Tersangka, Terancam Penjara

Kasus penganiayaan hewan di Mataram yang viral di media sosial kini memasuki babak baru. Pelaku penganiayaan anjing hingga mati, IG, ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 1,5 tahun penjara, sementara NLS juga tersangka penadah.

daging anjing
{{caption}}
Peran Advokat dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM Diperkuat di Era Modern

Wakil Menteri Hukum dan HAM bersama Ketua KPK menyoroti pentingnya peran advokat dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM, sejalan dengan KUHAP baru dan visi Peradi Profesional.

hukum modern
{{caption}}
Transformasi Pemasyarakatan KUHP Nasional: Pidana Penjara sebagai Alternatif Terakhir

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memaparkan Transformasi Pemasyarakatan di era KUHP Nasional, menekankan pidana penjara sebagai alternatif terakhir dan peran sentral pemasyarakatan.

hukum pidana indonesia
{{caption}}
Komisi III DPR: Hampir Seluruh Hasil Kerja Tim Reformasi Polri Sudah Terangkum KUHAP Baru

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

berita update
{{caption}}
Wamenko Otto Hasibuan: Kejujuran Advokat Kunci Utama Penegakan Hukum di Indonesia

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan **kejujuran advokat** adalah fondasi utama dalam profesi hukum. Hal ini krusial untuk melindungi klien dan memastikan keadilan di Indonesia.

advokat profesional
{{caption}}
Komisi III DPR Dorong Sinergi TNI-Polri Usut Tuntas Kasus Andrie Yunus

Komisi III DPR RI mendesak sinergi TNI-Polri dalam pengusutan Kasus Andrie Yunus, korban penyiraman air keras, dengan memedomani KUHAP baru untuk peradilan koneksitas.

hak asasi manusia
{{caption}}
FH Unpad Perbarui Kurikulum Hadapi KUHP dan KUHAP Baru, Siapkan Lulusan Unggul

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) memperbarui kurikulumnya mulai tahun 2026 untuk menyesuaikan dengan terbitnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, demi menyiapkan lulusan hukum.

fh unpad