KPK Ungkap Identitas 10 Orang yang Ditangkap dalam OTT Gubernur Riau

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Plt Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto, bersama 15 saksi lain untuk mendalami aliran dana kasus dugaan pemerasan Abdul Wahid.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali **sita dokumen anggaran Riau** terkait pergeseran anggaran di Pemprov Riau pada 13 November 2025, memperdalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Riau nonaktif.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya melakukan penggeledahan secara maraton di sejumlah lokasi yang terkait dengan perkara tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 9.000 pound sterling dan 3.000 dolar AS dari rumah Gubernur Riau Abdul Wahid, bagian dari kasus KPK sita uang Gubernur Riau yang kini jadi sorotan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus Pemerasan Gubernur Riau Abdul Wahid, kini menyasar dinas-dinas lain di luar PUPRPKPP. Akankah ada tersangka baru dari pengembangan kasus ini?

KPK menduga Gubernur Riau Abdul Wahid sempat curiga dan bersembunyi di kafe saat operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung, setelah Kepala UPT Dinas PUPRPKPP Riau tertangkap membawa uang.

Satu orang lain atas nama Dani M. Nursalam yang merupakan Tenaga Ahli Gubernur Riau Abdul Wahid menyerahkan diri pada Selasa (4/11) malam.

Jumlahnya, Rp 1,6 miliar yang terdiri dari rupiah dan mata uang asing seperti dolar Amerika (USD) dan poundsterling.

Halitu didapati penyidik usai pemeriksaan selama 24 jam lebih terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan beberapa orang lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan Gubernur Riau, Abdul Wahid, menerima 'jatah preman'.

KPK mengungkapkan bahwa penangkapan Abdul dilakukan bersama seorang rekannya yang dipercaya, yaitu Tata Maulana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah **tetapkan tersangka OTT Gubernur Riau** Abdul Wahid. Siapa saja yang terlibat dan kapan identitasnya akan diungkapkan?

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

FRY belum menjadi tersangka karena dalam pemeriksaan intensif 1 x 24 jam pasca OTT, penyidik belum menemukan bukti yang cukup kuat.

Asep menambahkan, sejauh ini, hal yang baru ditemukan adalah aliran uang senilai Rp2 miliar yang disimpan tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam.

Asep menyayangkan kejadian ini. Menurut dia, situasi ini makin ironis karena terjadi saat APBD Riau tengah defisit.

Cucun mengaku heran mengapa kasus memalukan itu bisa terjadi pada kader PKB.

Dari hasil penyelidikan sementara, uang hasil setoran itu digunakan untuk tiga rencana perjalanan luar negeri Abdul Wahid. Salah satunya ke Inggris (London).

Asep menuturkan, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri saat ini juga tengah melakukan audit internal di Riau.