KPK Sebut Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Minta Fee Proyek 20 Persen Demi Bayar Utang Kampanye

Dari lima orang tersebut, ada nama Wakil Ketua DPRD Luwu Zulkifli dan mantan anggota DPR RI, Muh Fauzi.

KPK Periksa PPK Dinkes Lampung Tengah, IBW, dalam penyidikan kasus korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ardito Wijaya. Apa peran IBW dalam dugaan suap ini?

Penggeledahan lanjutan dilakukan pada Rabu (17/12). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan tim penyidik menyasar sejumlah kantor strategis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.

Dari hasil penyelidikan KPK ditemukan bukti kuat dan cukup Ardito meminta jatah atau fee dari setiap proyek di Lampung Tengah senilai 15 sampai dengan 20 persen

KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan empat orang lainnya sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi.

Kasus yang menjerat kelima tersangka adalah perkara dugaan suap.

Barang bukti itu disita KPK bersamaan penangkaan Ardito dan lima orang lainnya dan langsung dibawa ke Jakarta.

KPK kembali melakukan OTT dengan menangkap Bupati Ardito Wijaya dalam dugaan suap pengesahan RAPBD, Rabu (10/12/2025).

KPK menjelaskan urutan peristiwa yang mengarah pada penangkapan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyampaikan kronologis dari kasus korupsi yang menjerat Bupati Kolaka Timur Abd Azis

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, ditangkap oleh KPK terkait dugaan korupsi dan penerimaan gratifikasi. Berikut adalah kronologinya.

Komang mengaku akan menjalankan amanah tersebut sebaik mungkin selama masa transisi kepemimpinan di Lampung Tengah.

Momen itu terjadi saat Ardito digiring ke mobil tahanan untuk dijebloskan ke penjara.

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya sempat memberikan pesan khusus kepada ASN untuk memberikan pelayanan jujur dan ikhlas di Hari Anti Korupsi Sedunia.

Saat dihampiri awak media, Ardito irit bicara. Dia hanya menenteng koper kecilnya.

Laporan itu diserahkan Ardito ketika menjadi Bupati Lampung Tengah.

Pakar Unpad menyoroti pentingnya perbaikan **Kaderisasi Partai Politik** untuk mencegah kasus korupsi kepala daerah. Sistem rekrutmen yang tepat dinilai krusial.

"Saya belum dapat kabarnya. Yang pertama, saya belum dapat kabarnya, yang kedua, hormati hukum yang berlaku," kata Bahlil.

KPK pun menerbangkan Ardito ke Jakarta untuk diperiksa selama 1 x 24 jam. Kini Bupati Lampung Tengah itu sudah sampai di Gedung KPK.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Bupati Lampung Tengah itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).