LIVE

Kepala BP2MI Ungkap Beragam Modus TPPO, Desak Kapolri Tangkap Mafia Besar

Menurut Benny, proses hukum yang belum menyentuh para mafia besar, menjadi pemicu kasus TPPO terus memakan korban.

tppo
Kepala BP2MI Ungkap Beragam Modus TPPO, Desak Kapolri Tangkap Mafia Besar
Kepala BP2MI Ungkap Beragam Modus TPPO, Desak Kapolri Tangkap Mafia Besar (merdeka.com)
Kepala BP2MI Benny Rhamdani meninjau tempat singgah para Pekerja Migran Indonesia anak buah kapal (PMI ABK) ke Pelabuhan Kampoa di Dong Gang untuk berdialog dengan Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia (FOSPI), yang dilakukan pada Sabtu (23/9/2023). (Istimewa)
Kepala BP2MI Benny Rhamdani meninjau tempat singgah para Pekerja Migran Indonesia anak buah kapal (PMI ABK) ke Pelabuhan Kampoa di Dong Gang untuk berdialog dengan Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia (FOSPI), yang dilakukan pada Sabtu (23/9/2023). (Istimewa) © 2023 fimela

Kepala BP2MI Ungkap Beragam Modus TPPO, Desak Kapolri Tangkap Mafia Besar

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menangkap mafia besar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).


Menurut Benny, proses hukum yang belum menyentuh para mafia besar menjadi pemicu kasus TPPO dengan berbagai modus terus memakan korban.

"Tapi boleh dong saya memberi message kepada Pak Kapolri jangan hanya para kaki tangan atau ikan-ikan teri, ini ada bandar-bandarnya," kata Benny dalam acara sosialisasi pencegahan TPPO di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (4/6).


Benny melanjutkan, berdasarkan hasil penelusuran BP2MI para mafia besar diduga berkomplot dengan orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh negara, seperti aparat penegak hukum atau APH.

Ketua Barikade 98, Benny Rhamdani (Liputan6.com/Fauzan)
Ketua Barikade 98, Benny Rhamdani (Liputan6.com/Fauzan) © 2023 fimela

Benny menegaskan, negara tidak boleh kalah. Dia menekankan negara harus hadir untuk melindungi warganya.

"Saya ingin ada efek jera, saya ingin negara tidak kalah melawan para sindikat dan mafia. Republik ini tidak diproklamirkan untuk para pejabat duduk satu meja sama sindikat penempatan ilegal," tuturnya.


Agar terhindar jadi korban TPPO, BP2MI mengingatkan para sivitas akademika perlu memperhatikan penawaran, hingga alur penempatan kerja.

Dalam hal dokumen misalnya, penempatan kerja di luar negeri yang dilakukan secara resmi menggunakan visa kerja. Sementara bila ilegal, dokumen digunakan berkedok visa umrah dan visa turis.


Para sindikat TPPO juga menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi, bahkan prosedur pemberangkatan dilakukan secara cepat, hingga menanggung seluruh biaya.

"Cara kedua propaganda media sosial. Media sosial banyak dipenuhi tawaran peluang kerja di luar negeri. Jika tawaran melalui perusahaan pastikan perusahaan itu resmi, aktif, terdaftar," ujarnya.


Benny menuturkan BP2MI memiliki daftar 300 perusahaan penyalur tenaga kerja resmi, hal ini yang perlu dipastikan para sivitas akademika saat mendapatkan tawaran pekerjaan.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Foto: liputan6.com/felek wahyu
Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Foto: liputan6.com/felek wahyu © 2024 liputan6

Modus lainnya yakni lembaga pelatihan kerja (LPK) yang menjanjikan dapat membantu melakukan penempatan di luar negeri, padahal LPK tidak memiliki kewenangan penempatan.

"Tidak sedikit LPK yang menawarkan seseorang untuk bekerja di luar negeri. Ini adalah bagian dari kejahatan, modus operandi sebagai tempat pelatihan yang menawarkan pekerjaan," tuturnya.


BP2MI menyebut sosialisasi pencegahan agar terhindar dari TPPO akan terus dilakukan ke lembaga-lembaga pendidikan lainnya untuk mencegah jumlah korban TPPO bertambah.

Diharapkan para sivitas akademika sudah mendapat sosialisasi pencegahan dapat membantu mengedukasi masyarakat, agar semakin banyak yang mengetahui modus-modus sindikat TPPO.


"Ini yang harus kita lawan, kampus ini menjadi basis perlawanan secara intelektual, akademik, kebenaran. BP2MI butuh kampus, BP2MI butuh lembaga pendidikan," pungkas Benny.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yacob Billiocta
Editor Yacob Billiocta
Y
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Komnas Perempuan Minta Maaf soal Penyekapan di Bandung

{{caption}}
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Demo Ricuh di Gedung Grahadi

{{caption}}
Dua Granat Nanas Bekas Perang Dunia II Dimusnahkan di Jayapura

{{caption}}
Lubang 30 Cm Renggut Nyawa Balita di Tebet

{{caption}}
Cegah Tawuran Lewat Penjaringan Boxing, Tanding Tinju di Rusun

{{caption}}
Isi Pesan Terakhir Dokter Icha pada Keluarga: Saya Takut, Biar Saya Mati

Topik Terkait
{{caption}}
Hindari Sindikat TPPO, Kepala BP2MI Temui Menkopolhukam

Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3).

BP2MI
{{caption}}
Kepala BP2MI Sebut Ada Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Bisnis Penempatan TKI Ilegal

Keterlibatan oknum TNI-Polri hingga pegawai pemerintah membuat praktik bisnis penempatan PMI ilegal keluar negeri sulit diberantas.

pekerja migran ilegal
{{caption}}
Polda Aceh Perkuat Pencegahan TPPO: Kolaborasi BP2MI dan Imigrasi Diintensifkan, Waspada Iming-iming Kerja Luar Negeri!

Polda Aceh serius dalam upaya Pencegahan TPPO, memperkuat sinergi dengan BP2MI dan Imigrasi. Masyarakat diimbau waspada janji manis kerja di luar negeri. Apa saja langkah konkretnya?

Imigrasi
{{caption}}
⁠Rapat Geger Jokowi-Kapolri Sampai Kaget, Pejabat Ini Bongkar 'Orang Sakti' Otak Judi Online

Kepala BP2MI menyampaikan di depan presiden siapa otak di balik judi online yang ada di Kamboja.

Trending
{{caption}}
VIDEO: Kepala BP2MI Berani Depan Kapolri-Panglima, Bilang Aparat Terlibat Sindikat Pengkhianat!

Benny Rhamdani mengungkap keterlibatan aparat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia

Kepala BP2MI Benny Rhamdani
{{caption}}
Polri Bongkar Jaringan TPPO ke Bahrain, Korban Dijanjikan Kerja Hotel

SG dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada 27 Februari 2025, sementara RH dan NH menyusul.

Penipuan
{{caption}}
Terungkap Pelaku TPPO Incar Lulusan SMA yang Cari Pekerjaan Gaji Tinggi

Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah melakukan edukasi dan sosialisasi ke sekolah.

TPPO
{{caption}}
Disebut Jadi Beking Sindikat TPPO, TNI: Kalau Ada Info Kirim Surat, Nama dan Lokasi

TNI menegaskan pihaknya telah banyak menggagalkan banyak penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

TNI
{{caption}}
Impian Kerja di Arab Pupus, WNI Malah Dijadikan Admin Kripto di Myanmar

Korban dijanjikan bekerja sebagai admin kripto dengan gaji 26.000 Baht per bulan.

TPPO
{{caption}}
Kemlu Sigap Tangani Penanganan PMI di Libya Korban TPPO, Pastikan Kondisi Aman

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bergerak cepat dalam penanganan PMI di Libya yang diduga korban TPPO setelah video permintaannya viral. Simak langkah-langkah perlindungan yang diambil untuk memastikan keselamatan pekerja migran.

cianjur
{{caption}}
Imigrasi Pangkalpinang Perkuat Desa Binaan di Mantung: Benteng Cegah TPPO dan Pelanggaran Keimigrasian

Kantor Imigrasi Pangkalpinang intensifkan program Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Mantung untuk membendung Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kerawanan keimigrasian lainnya.

desa binaan imigrasi
{{caption}}
Imigrasi Maluku dan IOM Perkuat Kolaborasi Cegah Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan IOM Indonesia bersinergi untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Migran (TPPM) di wilayah kepulauan Maluku. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan pengawasan, edukas

imigrasi maluku
{{caption}}
Ombudsman RI Dorong Sistem Terpadu Penanganan TKA dan TPPO Antarkementerian

Ombudsman RI menyarankan adanya **sistem terpadu penanganan TKA dan TPPO** yang melibatkan berbagai kementerian. Simak bagaimana kolaborasi ini diharapkan mampu mencegah kasus serupa terulang.

anti pungli
{{caption}}
Imigrasi Cilegon Ingatkan Warga Waspada TPPO dan Penipuan Kerja Ilegal

Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan berbagai modus penipuan kerja ilegal.

berita update
{{caption}}
KP2MI Matangkan Sinergi Lintas Kementerian Wujudkan Migrasi Aman Pekerja Migran

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mematangkan rencana kerja sama lintas kementerian untuk memastikan migrasi aman bagi pekerja migran Indonesia, dengan fokus pada pencegahan kekerasan seksual dan TPPO.

kekerasan seksual
{{caption}}
Jaringan Penyekapan dan Penipuan Online Internasional di Surabaya Terbongkar, 41 WNA Diamankan

Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/33/IV/2026/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jawa Timur tertanggal 22 April 2026.

berita kontributor
{{caption}}
Polres Dumai Selamatkan 29 Calon PMI Ilegal Korban TPPO, Ungkap Modus Jalur Tikus ke Malaysia

Polres Dumai berhasil menyelamatkan 29 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi, mengungkap jaringan penyelundupan manusia.

jalur tikus
{{caption}}
Imigrasi Medan Gencarkan Edukasi TPPO Sejak Dini untuk Pelajar, Tingkatkan Kewaspadaan Migrasi Aman

Kantor Imigrasi Medan aktif memberikan edukasi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pelajar. Langkah ini bertujuan menanamkan kesadaran dini dan membekali generasi muda dengan pemahaman migrasi aman.

cegah tppo
{{caption}}
Imigrasi Pangkalpinang Tolak 11 Permohonan Paspor, Perkuat Pencegahan TPPO

Imigrasi Pangkalpinang menolak 11 permohonan paspor pada Triwulan I 2026 sebagai upaya serius mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), menunjukkan komitmen dalam melindungi warga dari jerat TPPO.

ahmad khumaidi
{{caption}}
Dugaan TPPO Makassar Berujung Damai, Pasutri Sepakat Mediasi di Polda Sulsel

Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Makassar yang melibatkan ibu kandung dan anaknya akhirnya berujung damai setelah mediasi intensif di Polda Sulsel, dengan pelapor mencabut laporannya.

hak asuh anak
{{caption}}
Polda NTB Dukung Kebijakan Pembatasan Usia Platform Digital untuk Lindungi Anak

Direktorat Reserse PPA-PPO Polda NTB menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pembatasan Usia Platform Digital yang diterapkan Komdigi, demi mencegah kekerasan seksual berbasis elektronik dan perdagangan orang pada anak.

keamanan digital