Ahmad Khumaidi
-
News •Imigrasi Pangkalpinang Gencarkan Pembentukan 63 Desa Binaan di Bangka Selatan untuk Cegah TPPOKantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang sedang memfinalisasi 63 Desa Binaan Imigrasi di Bangka Selatan sebagai langkah proaktif mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan PMI non-prosedural.
-
News •Deportasi Imigrasi Pangkalpinang Meningkat: 19 WNA Dipulangkan Sepanjang 2025Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang gencar melakukan penindakan. Sebanyak 19 WNA dideportasi pada 2025, dan dua lainnya di Triwulan I 2026, menunjukkan ketegasan Imigrasi Pangkalpinang dalam menegakkan aturan keimigrasian.
-
News •Imigrasi Pangkalpinang Perketat Pengawasan WNA di Pelabuhan untuk Cegah Kejahatan InternasionalKantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang secara signifikan memperketat pengawasan WNA di empat pelabuhan utama Pulau Bangka, sebuah langkah krusial untuk mencegah pelanggaran keimigrasian dan potensi kejahatan internasional.
-
News •Imigrasi Pangkalpinang Terbitkan Ribuan Paspor di Triwulan I 2026, Optimalkan Layanan KeimigrasianKantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang berhasil menerbitkan 2.826 paspor selama Triwulan I 2026, menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan layanan penerbitan paspor bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
-
News •Imigrasi Pangkalpinang Tolak 11 Permohonan Paspor, Perkuat Pencegahan TPPOImigrasi Pangkalpinang menolak 11 permohonan paspor pada Triwulan I 2026 sebagai upaya serius mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), menunjukkan komitmen dalam melindungi warga dari jerat TPPO.
-
News •Imigrasi Pangkalpinang Bentuk Kelurahan Binaan untuk Cegah TPPO di Seluruh KotaKantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang akan membentuk Kelurahan Binaan Imigrasi di seluruh kota mulai 26 Januari 2026 untuk meningkatkan literasi dan kewaspadaan masyarakat dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
-
News •Imigrasi Pangkalpinang Tolak 124 Permohonan Paspor, Perkuat Pencegahan TPPOKantor Imigrasi Pangkalpinang secara tegas menolak 124 permohonan paspor sepanjang 2025 sebagai upaya serius dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).