Kepala BGN: Puskemas dan UKS akan Dilibatkan Memitigasi Kesehatan dan Menangani Darurat MBG

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak luas, tidak hanya pada kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian dan pendidikan. Simak bagaimana pemerintah daerah berperan aktif dalam imple

Pemerintah Indonesia menargetkan finalisasi Perpres Program Makan Bergizi Gratis minggu ini, sebagai langkah perbaikan tata kelola setelah insiden keracunan. Apa saja poin pentingnya?

Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan rampung pekan ini untuk menyempurnakan program dan mencegah insiden. Apa saja poin penting dalam aturannya?

Perpres Tata Kelola MBG segera terbit minggu ini, mengatur peran kementerian/lembaga dan pemda dalam program Makan Bergizi Gratis untuk 82 juta penerima manfaat, demi kejelasan pelaksanaan.

Anggota DPR mendesak penerbitan Peraturan Presiden untuk Program Makan Bergizi Gratis demi melindungi 82 juta penerima manfaat, menyusul 70 kasus keracunan pangan.

Dadan menyebut, tata kelola makan bergizi tersebut akan mengatur mengenai makanan, sanitasi, kebersihan, hingga penanganan korban keracunan.

Pemerintah serius menanggapi kasus keracunan makanan program MBG. Kini, Puskesmas Pantau Makanan Gratis secara aktif, memastikan keamanan pangan bagi jutaan penerima. Apa langkah selanjutnya?

Kemenkes serius optimalkan puskesmas dan UKS untuk aktif pantau SPPG program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini diambil menyusul kasus keracunan, bagaimana detailnya?

Presiden Prabowo Subianto menugaskan kementerian terkait untuk memperkuat Tata Kelola BGN menyusul insiden keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah. Apa langkah selanjutnya?

Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya koordinasi pusat-daerah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mencegah insiden dan memastikan pengawasan gizi optimal. Apa saja tantangannya?

Hal itu disampaikan Kepala BGN saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5).

SOP yang telah ditetapkan BGN sebenarnya sudah memadai. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi kelalaian yang berujung pada dugaan kontaminasi makanan.

Imbauan itu disampaikan Badan Gizi Nasional menyusul seringnya mi bermasalah dengan gangguan pencernaan.

Proses investigasi dilakukan untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut.

Petugas juga melakukan pengambilan sampel makanan untuk kepentingan uji laboratorium.

Menunya terdiri dari nasi goreng, telur ceplok, acar timun wortel, tahu goreng, susu, dan jeruk.

Puluhan orang menjalani rawat inap tersebar di lima rumah sakit dan satu puskesmas dengan berbagai gejala.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah tidak pandang bulu dalam penegakan hukum terkait Kasus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis, termasuk dugaan keterlibatan aparat, demi menjaga kepercayaan publik.

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menegaskan penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam penanganan Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis, melibatkan prajurit TNI dan anggota Polri aktif.

Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian kepada daerah 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses dan sumber daya.

Selama ini pelaksanaan MBG masih terlalu tersentralisasi di BGN, sehingga ruang keterlibatan pemerintah daerah dinilai belum optimal.

Luhut menilai bahwa MBG sebenarnya punya kepentingan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

APPMBGI mendukung penuh evaluasi dan moratorium sementara Program Makan Bergizi Gratis demi tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan keberlanjutan program strategis ini.