BGN Ajukan Inpres dan Perpres, Badan Pangan Nasional, BPOM dan Kemenkes akan Dilibatkan Dalam Program MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kejaksaan Agung untuk memperketat pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis, menyusul kekhawatiran publik akan potensi penyimpangan dana dan mark-up harga.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak luas, tidak hanya pada kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian dan pendidikan. Simak bagaimana pemerintah daerah berperan aktif dalam imple

Indonesia bersama UNICEF dan Pemkab Biak Numfor menggelar pelatihan intensif bagi penjamah makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan keamanan pangan dan kualitas gizi.

Badan Gizi Nasional (BGN) melatih 1.800 penjamah makanan di Bogor dan Sukabumi untuk memperkuat tata kelola dan memastikan keamanan pangan Program MBG setelah insiden keracunan. Apa saja standarnya?

Pemerintah Indonesia menargetkan finalisasi Perpres Program Makan Bergizi Gratis minggu ini, sebagai langkah perbaikan tata kelola setelah insiden keracunan. Apa saja poin pentingnya?

Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan rampung pekan ini untuk menyempurnakan program dan mencegah insiden. Apa saja poin penting dalam aturannya?

Perpres Tata Kelola MBG segera terbit minggu ini, mengatur peran kementerian/lembaga dan pemda dalam program Makan Bergizi Gratis untuk 82 juta penerima manfaat, demi kejelasan pelaksanaan.

Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Pelatihan rutin diberikan kepada penjamah makanan untuk memastikan penerapan prinsip keamanan pangan yang sesuai standar.

Hal itu disampaikanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dan Kepala BPOM di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang merekomendasikan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Sampang menyusul temuan berbagai masalah di lapangan, termasuk menu tidak standar dan kasus keracunan.

Berbagai isu Ekonomi Indonesia Terkini menjadi perhatian, mulai dari pengawasan anggaran Makan Bergizi Gratis oleh Menkeu, kebijakan ekspor batu bara, hingga klarifikasi relokasi industri otomotif yang ditunda.

Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian kepada daerah 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses dan sumber daya.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai skema efisiensi yang dipaparkan pimpinan BGN yang baru sangat baik.

Selama ini pelaksanaan MBG masih terlalu tersentralisasi di BGN, sehingga ruang keterlibatan pemerintah daerah dinilai belum optimal.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemfokusan ulang (refocusing) program MBG yang diprioritaskan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B).

Luhut menilai bahwa MBG sebenarnya punya kepentingan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

APPMBGI mendukung penuh evaluasi dan moratorium sementara Program Makan Bergizi Gratis demi tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan keberlanjutan program strategis ini.

Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) mendukung penuh penyesuaian operasional program, demi tercapainya Efisiensi Anggaran MBG dan tata kelola yang akuntabel.

Massa aksi Simpatisan MBG Malang Raya berkomitmen mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026, menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah.

Gapembi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan setiap kebijakan baru selaras dengan aturan yang berlaku agar tak menimbulkan multitafsir.

Sikap Gapembi yang disampaikan dalam konferensi pers sehari sebelumnya merujuk pada penolakan terhadap Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026.