Kemendes PDTT Minta DPD Dukung Penyelesaian Masalah Desa Kawasan Hutan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyerukan kolaborasi intensif dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) demi melahirkan solusi konkret dan mempercepat pembangunan desa di tengah berbagai ta

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak pemerintah daerah aktif melaporkan potensi desa di wilayahnya demi pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) menegaskan kesiapannya untuk mendukung percepatan pembangunan desa Papua Barat melalui optimalisasi berbagai program inovatif, termasuk desa ekspor dan desa wisata.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya Sinkronisasi Data Spasial Desa yang akurat untuk mengatasi sengketa lahan dan konflik batas desa di kawasan hutan, demi kepastian hukum dan kesejahteraan warga.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan Program Desa Hijau, sebuah inisiatif strategis untuk menjaga lingkungan sekaligus menggeliatkan potensi eko

Menteri Desa Yandri Susanto bertekad membebaskan dua desa di Kabupaten Bogor, Sukaharja dan Sukamulya, yang menjadi agunan sejak 1980-an. Simak upaya penyelamatan Agunan Desa Bogor ini!

Lasarus mengatakan desa yang berada dalam kawasan hutan sangat sulit mendapat anggaran

Permasalahan ini harus diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto mendorong penuh digitalisasi desa demi memajukan produk lokal agar dapat bersaing di pasar nasional dan internasional, menarik perhatian pembaca.

Menteri Yandri Susanto menyerukan agar momentum Mudik Lebaran dimanfaatkan pemudik untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya aktif menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pusat demi mengakselerasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang masuk kategori daerah prioritas.

Penyelesaian masalah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, mediasi di lapangan, serta langkah administratif yang cepat.

BUMG Maju Jaya Aceh Besar meraih prestasi gemilang sebagai juara III dalam ajang bergengsi Desa Wisata Nusantara 2025, mengharumkan nama daerah dengan pengelolaan potensi lokal yang inovatif.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Kemendes PDTT menginisiasi Aksi Bhakti Desa Bersih-Bersih Rumah Ibadah secara serentak di desa-desa Jawa Tengah, mendorong kebersihan lingkungan dan toleransi beragama.

Hemas mengungkapkan, tantangan yang dihadapi generasi penerus saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya.

Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid mendorong percepatan legalisasi kapal nelayan kecil di NTB demi memudahkan akses BBM subsidi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan menjaga produktivitas perikanan.

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menyoroti pentingnya Kepemimpinan Berkarakter yang berlandaskan nilai budaya di tengah tantangan globalisasi dan teknologi, menekankan perlunya menjaga identitas bangsa.

Anggota DPD Filep Wamafma menegaskan bahwa hak adat Papua mendapat perlindungan kuat dari konstitusi dan kerangka otonomi khusus, menjamin pengakuan serta kepastian hukum bagi lembaga adat di Papua.

DPD RI menegaskan Kekuatan Hukum Adat Papua sangat kokoh, didukung konstitusi dan UU Otonomi Khusus, memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi dan diakui negara.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin kurban enam sapi di Bengkulu saat Idul Adha 1447 H, menyoroti pentingnya kepedulian sosial dan penggunaan besek ramah lingkungan sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat.