Pemkab Jayawijaya Selaraskan Program Nasional untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya aktif menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pusat demi mengakselerasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang masuk kategori daerah prioritas.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menunjukkan komitmen kuat dalam menyelaraskan rencana pembangunan daerahnya. Langkah strategis ini diambil guna mengakselerasi pembangunan di wilayah setempat yang masih tergolong tertinggal. Inisiatif ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi kemajuan masyarakat Jayawijaya.

Penyelarasan program tersebut merupakan hasil koordinasi intensif yang telah dilakukan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Koordinasi ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat dapat berjalan beriringan dengan program di daerah. Sinergi ini krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif.

Bupati Jayawijaya, Atenius Murib, dalam keterangan tertulisnya di Wamena, Jumat, mengungkapkan bahwa Kemendes PDTT secara aktif mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dorongan ini secara khusus ditargetkan untuk terealisasi pada tahun 2026. Sinkronisasi program menjadi kunci utama dalam mewujudkan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Bupati Atenius Murib menjelaskan pentingnya harmonisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sinkronisasi ini menjadi fondasi utama dalam upaya percepatan pembangunan di wilayahnya. Hal ini memastikan bahwa setiap program yang disusun di tingkat daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dalam rapat koordinasi bersama Kemendes PDTT, ditekankan bahwa program yang berasal dari pusat dan daerah harus terpadu. Integrasi program ini vital untuk mempercepat pembangunan, khususnya di daerah-daerah tertinggal seperti Kabupaten Jayawijaya. Kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan.

Kemendes PDTT secara eksplisit berharap agar program-program yang dirancang di tingkat pusat dapat sejalan dengan inisiatif di daerah. Keselarasan ini sangat krusial agar percepatan pembangunan di daerah tertinggal dapat segera terealisasi tanpa hambatan. Upaya ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.

Jayawijaya Prioritas Utama dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Kabupaten Jayawijaya termasuk dalam daftar 30 daerah tertinggal di Indonesia yang menjadi prioritas utama pembangunan ke depan. Daerah-daerah ini memerlukan intervensi khusus dan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Fokus utama intervensi tersebut meliputi wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sumatera Utara, yang secara geografis dan sosial memiliki tantangan unik.

Bupati Murib menambahkan bahwa penyusunan RPJMD periode 2025-2029 akan sepenuhnya mengacu pada program prioritas pemerintah pusat. Acuan ini dilakukan melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait yang memiliki peran dalam pembangunan. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mendukung dan mengimplementasikan agenda pembangunan nasional di tingkat lokal.

Pemerintah daerah di Jayawijaya berkomitmen penuh untuk menyusun program yang tertuang dalam RPJMD agar sesuai dengan program dan kebijakan pemerintah pusat. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap kegiatan dan langkah yang diambil di daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional. Keselarasan ini diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dengan demikian, diharapkan tidak ada tumpang tindih program dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sumber: AntaraNews