Rpjmn

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyoroti urgensi sinkronisasi RPJMD Papua dengan RPJMN untuk pembangunan berkelanjutan, mengungkap tantangan dan strategi percepatan di Bumi Cenderawasih.

Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) menyoroti kebijakan penambahan layer cukai rokok yang dinilai kontradiktif dengan target penurunan stunting nasional, berpotensi memperluas konsumsi rokok di kalangan prasejahtera.

CHED ITB Ahmad Dahlan menyoroti rencana penambahan layer cukai rokok, menilai tidak sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan berpotensi memperburuk masalah kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya aktif menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pusat demi mengakselerasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang masuk kategori daerah prioritas.

Keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Blora baru mencapai 68 persen per Januari 2026, jauh dari target nasional. Apa dampaknya bagi layanan kesehatan dan bagaimana upaya BPJS Kesehatan Blora?

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam upaya pengelolaan sampah, berhasil menekan praktik open dumping hingga 66 persen dan menargetkan peningkatan signifikan dalam penanganan limbah secara nasional.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan penurunan signifikan praktik TPA open dumping di Indonesia, seraya mendorong optimalisasi fasilitas demi mencapai target pengelolaan sampah 100 persen.

Pemerintah Kabupaten Bandung menyepakati pembangunan Gerbang Tol Getaci Tegalluar yang strategis di kawasan TOD Stasiun Kereta Cepat, diharapkan meningkatkan konektivitas dan pengembangan wilayah secara signifikan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan revisi UU Tipikor menjadi syarat mutlak bagi Indonesia untuk dapat bergabung dengan OECD, sekaligus memperkuat komitmen antikorupsi nasional.

Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid menjelaskan Program TEKAD bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif, khususnya di Indonesia timur. Simak detail target dan dampaknya!

Calon presiden dan wakil presiden harus menyusun visi, misi, dan program prioritas dengan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.

Presiden pengganti Jokowi wajib melanjutkan program hilirisasi nikel dan sawit.