Wamendagri Dorong Sinkronisasi Data Spasial Desa Akurat, Solusi Sengketa Lahan dan Konflik Batas Hutan

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido menegaskan penyelesaian konflik agraria Sulawesi Tengah membutuhkan kolaborasi multisektoral, mengingat kompleksitas persoalan tanah dan tumpang tindih regulasi yang kerap terjadi.

Anggota DPR RI menegaskan bahwa One Map Policy menjadi solusi strategis untuk menuntaskan konflik agraria antara desa dan kawasan hutan yang telah berlangsung lama di berbagai wilayah Indonesia.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta dukungan penuh dari DPD RI untuk mengatasi berbagai masalah Desa Kawasan Hutan yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan warga. Langkah ini krusial untuk memasti

Persoalan agraria saat ini tidak dapat dipandang sebagai sengketa sederhana antara warga dan negara.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara serius perkuat ketertiban administrasi wilayah dengan mendorong penyelesaian batas desa. Simak bagaimana upaya Pemkab Barito Utara ini menciptakan kejelasan wilayah dan mencegah sengketa.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menekankan krusialnya menjaga kelestarian Kawasan Hutan Papua Pegunungan yang luas sebagai penyerap karbon vital untuk stabilitas iklim. Mengapa upaya ini menjadi sangat penting bagi masa depan lingkungan dan pembangun

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil memulihkan aset negara senilai Rp371,1 triliun sejak dibentuk Februari 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Satgas PKH atas dedikasi mereka dalam menyelamatkan keuangan dan aset negara, menegaskan komitmen pemerintah melindungi kekayaan bangsa.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyerahkan dana sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara, menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum dan penyelamatan aset negara, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan Satgas PKH dalam penyelamatan aset Rp370 triliun di kawasan hutan, setara 10 persen APBN. Ini membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap tindakan intimidasi terhadap Satgas PKH sama dengan menghambat Kepala Negara, sekaligus menunjukkan komitmennya untuk melindungi petugas dan menyelamatkan kekayaan negara yang mencapai triliunan rupiah.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) terus mengembangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk memperkuat program perhutanan sosial dan mendorong ekonomi lokal yang berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan.

Anggota DPR RI Jaelani menegaskan pentingnya Revisi UU Kehutanan yang berpihak kepada rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat tata kelola hutan yang adil dan partisipatif.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong masyarakat untuk aktif mengelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial, guna meningkatkan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Kementerian Kehutanan RI menindaklanjuti permohonan izin tambang rakyat di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato, memberikan sinyal positif bagi legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat. Proses Kementerian Kehutanan Izin Tambang Rakyat Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Papua Barat optimis mencapai target perdagangan kulit masohi kering sebesar Rp4 miliar pada tahun 2026, memperkuat ekonomi lokal melalui hasil hutan bukan kayu.

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan (UPT Kemenhut) Kalimantan Selatan menegaskan komitmen kuatnya dalam pelestarian hutan Kalsel, berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi program dan koordinasi intensif.