Kejati Papua Tunggu Audit BPK, Kasus Korupsi Bulog Wamena Belum Tentukan Tersangka

Penyidik Kejati Papua masih menanti hasil audit BPK untuk menuntaskan kasus korupsi Bulog Wamena, yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 37 miliar dan telah memeriksa 19 saksi.

Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua hingga kini masih menantikan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kerugian negara dalam kasus korupsi di Bulog Wamena, Papua Pegunungan. Penantian ini menjadi krusial karena hasil audit tersebut akan menjadi dasar utama untuk menentukan besaran kerugian negara dan pada akhirnya, penetapan tersangka.

Aspidsus Kejati Papua, Nixon Mahuse, menjelaskan bahwa tanpa adanya kepastian angka kerugian negara dari BPK, proses hukum tidak dapat melangkah lebih jauh ke tahap penetapan tersangka. Kasus ini berpusat pada dugaan selisih harga beras yang dijual oleh Bulog Wamena, yang berdasarkan perhitungan awal ditaksir merugikan negara sekitar Rp 37 miliar.

Sejauh ini, penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 19 saksi yang relevan dengan kasus ini. Para saksi tersebut meliputi beberapa mantan pejabat di lingkungan Perum Bulog Papua, yang keterangannya diharapkan dapat memperjelas duduk perkara dugaan korupsi Bulog Wamena.

Penantian Hasil Audit BPK dalam Kasus Korupsi Bulog Wamena

Proses penyidikan kasus korupsi Bulog Wamena di Papua Pegunungan menghadapi kendala signifikan karena belum diterimanya hasil audit kerugian negara dari BPK. Aspidsus Kejati Papua, Nixon Mahuse, secara tegas menyatakan bahwa, "Memang benar hingga kini BPK belum menyerahkan hasil audit terkait kerugian negara dalam kasus korupsi di Bulog Wamena." Ketiadaan laporan audit ini menghambat penyidik untuk mengidentifikasi secara pasti jumlah kerugian finansial yang diderita negara.

Dugaan awal menunjukkan bahwa kasus korupsi Bulog Wamena ini berkaitan dengan selisih harga beras yang diperjualbelikan. Perhitungan sementara mengindikasikan bahwa negara berpotensi mengalami kerugian hingga sekitar Rp 37 miliar. Angka ini memerlukan validasi resmi dari BPK agar dapat dijadikan dasar hukum yang kuat dalam proses peradilan.

Mahuse menambahkan bahwa penetapan tersangka dalam kasus korupsi Bulog Wamena sangat bergantung pada hasil audit tersebut. Tanpa angka kerugian negara yang konkret dan sah secara hukum, penyidik tidak dapat melanjutkan proses ke tahap penuntutan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran BPK dalam mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Perkembangan Penyidikan dan Pengembalian Uang Negara

Dalam upaya mengungkap kasus korupsi Bulog Wamena, penyidik Kejati Papua telah memeriksa total 19 saksi. Para saksi ini termasuk individu-individu yang pernah menduduki posisi penting di lingkungan Perum Bulog Papua, baik di tingkat daerah maupun pusat. Keterangan dari para saksi ini menjadi bagian integral dari pengumpulan bukti yang dilakukan oleh penyidik.

Menariknya, dari 19 saksi yang diperiksa, empat di antaranya telah menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan sejumlah uang kepada penyidik. Pengembalian dana ini merupakan langkah awal yang positif dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat kasus korupsi Bulog Wamena.

Mereka yang telah mengembalikan uang tersebut adalah M, mantan bendahara periode 2029-2023, sebesar Rp 120.000.000. Kemudian, DW, mantan Kepala Bulog Wamena periode 2023-2024, mengembalikan Rp 357.130.000. RM, mantan Kepala Bulog Wamena periode 2022-2023, menyerahkan Rp 527.600.000, dan RG alias A, mantan pimpinan Bulog Papua periode tahun 2023, mengembalikan Rp 1,2 miliar. Total pengembalian dana dari keempat saksi ini mencapai sekitar Rp 2,19 miliar, yang diharapkan dapat mengurangi beban kerugian negara.

Sumber: AntaraNews