Kejati Papua Barat Dalami Dugaan Korupsi Belanja Makan Minum Setda, Libatkan Dana Miliaran Rupiah

Kejaksaan Tinggi Papua Barat serius mendalami dugaan korupsi belanja makan dan minum di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam belanja makan dan minum pada Bendahara Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat. Penyelidikan ini berawal dari laporan masyarakat yang mengindikasikan adanya penyimpangan anggaran. Kasus ini berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Kepala Seksi Operasi Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Papua Barat, Arry Verdiana, menyatakan bahwa timnya sedang aktif mengumpulkan data dan dokumen terkait dugaan penyimpangan ini. Anggaran yang diselidiki untuk tahun anggaran 2024 mencapai sekitar Rp7 miliar. Fokus utama penyelidikan adalah penelusuran indikasi penyimpangan penggunaan anggaran belanja makan dan minum bagi kepala daerah.

Dugaan korupsi Papua Barat ini juga melibatkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2023 senilai Rp11 miliar yang telah dikembalikan ke kas daerah. Pihak Kejati berkomitmen menuntaskan setiap dugaan tindak pidana korupsi secara profesional. Pemeriksaan terhadap pihak terkait akan segera dijadwalkan untuk memperjelas konstruksi perkara.

Penyelidikan Kejati Terhadap Anggaran Makan Minum Setda

Kejaksaan Tinggi Papua Barat telah memulai penyelidikan intensif terhadap dugaan korupsi yang melibatkan belanja makan dan minum di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat. Laporan masyarakat menjadi dasar awal bagi Kejati untuk menelusuri potensi penyimpangan anggaran. Fokus penyelidikan saat ini adalah anggaran tahun 2024 yang diperkirakan mencapai Rp7 miliar.

Arry Verdiana dari Kejati Papua Barat mengungkapkan bahwa tim penyidik sedang bekerja keras mengumpulkan data dan dokumen relevan. Proses ini krusial untuk mengungkap seluruh indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Penyelidikan ini menunjukkan keseriusan Kejati dalam memberantas praktik korupsi di daerah.

Selain anggaran 2024, Kejati juga mengonfirmasi adanya pengembalian temuan BPK terkait penyimpangan belanja makan dan minum tahun 2023. Jumlah pengembalian tersebut mencapai sekitar Rp11 miliar ke kas daerah. Kejati berkoordinasi dengan Inspektorat Papua Barat untuk memverifikasi bukti pengembalian dana tersebut.

Modus Operandi dan Peran Pilar Demokrasi dalam Dugaan Korupsi

Ketua Pilar Demokrasi (Pidar) Papua Barat, Jeckson Kapisa, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal penanganan kasus dugaan korupsi ini. Pidar menyoroti adanya dugaan pendobelan pembayaran belanja makan dan minum kepala daerah oleh bendahara. Hal ini berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jeckson menjelaskan bahwa terdapat dua kali realisasi belanja makan dan minum kepala daerah dengan nama sub program yang sama. Kondisi ini berpotensi merugikan keuangan negara secara signifikan. Nilai mata anggaran yang berbeda-beda juga menimbulkan pertanyaan terkait rasionalitas pengeluaran.

Pidar Papua Barat akan terus memantau perkembangan penanganan perkara di Kejati. Mereka berharap agar kasus dugaan korupsi Papua Barat ini dapat diusut tuntas. Pengawalan dari elemen masyarakat seperti Pidar menjadi penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Komitmen Kejati dan Langkah Hukum Selanjutnya

Kejaksaan Tinggi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk menuntaskan setiap dugaan tindak pidana korupsi secara profesional. Proses penyelidikan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas penegakan hukum.

Kejati dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam waktu dekat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperjelas konstruksi perkara dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Setiap bukti yang terkumpul akan menjadi dasar untuk langkah hukum selanjutnya.

Penanganan kasus dugaan korupsi Papua Barat ini diharapkan dapat memberikan efek jera. Kejati berupaya memastikan bahwa dana publik digunakan sebagaimana mestinya. Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi prioritas untuk mencegah penyalahgunaan di masa mendatang.

Sumber: AntaraNews