Kapolda Papua Tengah Dorong Perluasan Layanan Gizi Nabire untuk Ibu Hamil dan Balita

Kapolda Papua Tengah Irjen Pol Jermias Rontini meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nabire memperluas jangkauan Layanan Gizi Nabire kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, sekaligus meninjau operasional pasca-laporan dugaan keracunan

Kapolda Papua Tengah Irjen Pol Jermias Rontini melakukan kunjungan penting ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 003 Siriwini di Nabire pada Senin, 17 Maret. Kunjungan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan dan perluasan Layanan Gizi Nabire, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kapolda menekankan pentingnya menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Dalam kunjungannya, Kapolda Rontini secara spesifik meminta SPPG tidak hanya fokus pada siswa sekolah. Ia berharap sentuhan program gizi dapat dirasakan langsung oleh kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita) yang sangat membutuhkan. Saat ini, SPPG sedang dalam proses pendataan calon penerima manfaat dari kelompok tersebut untuk diintegrasikan ke dalam program pelayanan gizi.

Kunjungan ini juga memiliki agenda peninjauan kondisi SPPG menyusul laporan dugaan keracunan makanan yang terjadi di Nabire sebelumnya. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Tengah, Marsel Asyerem, menjelaskan adanya laporan gejala seperti diare dan muntah yang dialami beberapa orang setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Peninjauan ini menjadi krusial untuk memastikan standar kebersihan dan operasional SPPG.

Pengembangan dan Standar Operasional Layanan Gizi Nabire

Kapolda Papua Tengah Irjen Pol Jermias Rontini menegaskan pentingnya pengembangan Layanan Gizi Nabire agar dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Fokus utama adalah perluasan cakupan program pemenuhan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Kelompok ini dianggap sangat vital untuk mendapatkan asupan gizi yang memadai demi tumbuh kembang optimal.

Selain perluasan jangkauan, Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dapur SPPG serta memastikan mekanisme operasional berjalan sesuai standar. Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan pedoman ketat yang harus dipatuhi oleh setiap pengelola SPPG. Hal ini mencakup standar penyaluran makanan dan bangunan fisik dapur pelayanan gizi.

Dapur SPPG 003 Siriwini, misalnya, saat ini melayani sekitar 2.000 penerima manfaat yang mayoritas adalah siswa sekolah. Dengan jumlah penerima manfaat yang signifikan, operasional yang baik dan higienis menjadi prioritas utama. Kapolda berharap operasional dapur tersebut dapat memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat di Nabire.

Penanganan Dugaan Keracunan dan Pengawasan Distribusi Makanan

Kunjungan Kapolda Jermias Rontini juga menyoroti laporan dugaan keracunan makanan yang berasal dari program MBG di Nabire. Koordinator Wilayah BGN Papua Tengah, Marsel Asyerem, mengonfirmasi adanya laporan gejala seperti diare, muntah, dan pusing yang dialami 23 orang. Gejala ini muncul setelah mengonsumsi makanan dari dapur SPPG Lani.

Asyerem menjelaskan bahwa sebagian besar kasus keracunan terjadi pada orang yang mengonsumsi makanan basah MBG yang dibawa pulang. Padahal, makanan basah dalam program MBG seharusnya dikonsumsi langsung di lokasi seperti sekolah. Makanan yang dibawa pulang berpotensi mengalami penurunan kualitas atau basi, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi di kemudian hari.

Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar dari 23 orang yang mengalami gejala tersebut adalah anggota keluarga penerima manfaat, bukan penerima manfaat langsung program MBG. Saat ini, mereka sedang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan setempat di Nabire, meskipun beberapa di antaranya didiagnosis menderita tifus oleh pihak klinik setempat.

Kapolda menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses distribusi makanan dari dapur pelayanan gizi. Pengawasan ini krusial untuk mengantisipasi potensi permasalahan di kemudian hari, termasuk insiden keracunan. Koordinasi antara SPPG dan BGN harus diperkuat demi menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat.

Sumber: AntaraNews