DPRD Banjarmasin Pantau Dapur Program Makan Bergizi Gratis Pasca Dugaan Keracunan
DPRD Banjarmasin meninjau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai insiden mual muntah di SMPN 33, memastikan standar operasional dan higienitas pangan. Apa hasil peninjauan mereka?
Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, baru-baru ini melakukan pemantauan intensif terhadap dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Peninjauan ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap dugaan kasus keracunan makanan yang sempat menimpa sejumlah siswa di SMPN 33 Banjarmasin.
Salah satu lokasi yang menjadi fokus utama peninjauan adalah dapur Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang berlokasi di kawasan Belitung, Banjarmasin Barat. Dapur ini bertanggung jawab mendistribusikan makanan bergizi kepada ribuan siswa di berbagai sekolah di kota tersebut. Upaya ini menunjukkan komitmen DPRD dalam memastikan kualitas dan keamanan pangan bagi peserta didik.
Meskipun dugaan awal menunjukkan siswa mengalami mual dan muntah sebelum menyantap MBG, DPRD merasa perlu untuk meninjau langsung proses pengolahan makanan. Mereka ingin memastikan bahwa seluruh prosedur standar telah dipatuhi dan tidak ada celah yang dapat membahayakan kesehatan siswa penerima program.
Peninjauan Dapur SPPG dan Temuan Awal
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, menjelaskan bahwa peninjauan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai operasional dapur SPPG. Pihaknya memeriksa secara detail proses pengolahan makanan, kondisi kebersihan dapur, serta alur kerja para petugas yang terlibat. Langkah ini diambil untuk meyakinkan publik dan memastikan standar kualitas terjaga.
Rikval menyatakan, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa operasional dapur telah mengikuti prosedur standar yang berlaku dengan baik. "Dari sisi proses produksi, tata kelola dapur sudah memenuhi standar," ujarnya. Namun, ia menekankan bahwa pengawasan harus tetap diperketat, terutama setelah adanya kasus dugaan keracunan beberapa waktu lalu.
Dugaan keracunan yang menimpa siswa SMPN 33 Banjarmasin sempat menjadi perhatian serius. Meskipun para siswa dilaporkan mengalami mual dan muntah sebelum mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis, insiden tersebut memicu kebutuhan akan verifikasi menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program.
Penekanan pada Keamanan Pangan dan Pengawasan
Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Neli Listriani, menegaskan pentingnya memastikan keamanan pangan dan higienitas dapur SPPG berjalan optimal. Menurutnya, aspek ini krusial mengingat program Makan Bergizi Gratis menyasar kesehatan dan tumbuh kembang generasi penerus bangsa. "Secara alur dan standar, semuanya sudah sesuai," kata Neli.
Pihak DPRD tetap menunggu hasil investigasi kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti kasus puluhan siswa yang sempat mengalami mual dan muntah. Hasil investigasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan rekomendasi konkret untuk perbaikan. "Kami berharap ada peningkatan pengawasan mutu makanan di seluruh SPPG di Kota Banjarmasin," tambahnya.
Neli juga mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini telah melibatkan 23 dapur yang beroperasi di Banjarmasin. Dapur-dapur tersebut melayani sekitar 66 ribu siswa dari berbagai tingkatan sekolah. Angka ini menunjukkan skala besar program dan urgensi pengawasan yang berkelanjutan untuk setiap unit dapur.
Program MBG dinilai sangat bagus dan besar manfaatnya bagi generasi penerus agar bisa tumbuh sehat dan cerdas dengan asupan gizi yang baik. "Karenanya kita harus terus dukung, dan awasi bersama, sehingga pelaksanaan sesuai yang diharapkan, menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Neli. Dukungan dan pengawasan bersama menjadi kunci keberhasilan program ini.
Sumber: AntaraNews