Komisi IX DPR RI Desak Peningkatan Mutu Program Makan Bergizi Gratis di Manokwari

Komisi IX DPR RI menyoroti pentingnya mutu dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Manokwari, Papua Barat, demi perbaikan gizi dan pencegahan kasus keracunan yang sempat terjadi.

Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Ayok Rumbruren, menegaskan pentingnya kualitas dan mutu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di Manokwari, Papua Barat. Penekanan ini disampaikan saat sosialisasi pada hari Sabtu, dengan tujuan memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini memberikan dampak positif bagi penerima manfaat. Program ini menyasar peserta didik, kelompok rentan, serta kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Obet Ayok Rumbruren mengingatkan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Manokwari untuk tidak berorientasi pada bisnis semata, melainkan fokus pada kualitas makanan. Keberhasilan MBG sangat bergantung pada standar keamanan pangan, nilai gizi maksimal, dan konsistensi penyajian yang sesuai kebutuhan kesehatan penerima manfaat. Hal ini menjadi krusial agar program dapat mencapai tujuannya dalam perbaikan gizi masyarakat.

Dapur SPPG memegang peran strategis sebagai pelaksana teknis di lapangan, bertanggung jawab memastikan setiap porsi makanan aman, higienis, bergizi, dan layak konsumsi. Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya pelayanan maksimal dari petugas SPPG untuk mencegah insiden seperti keracunan atau penemuan makanan kadaluarsa. Pengawasan ketat akan dilakukan untuk menjamin program berjalan sesuai harapan.

Pentingnya Kualitas dan Keamanan Pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis

Obet Ayok Rumbruren secara tegas menyatakan bahwa kualitas makanan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa program ini tidak boleh berorientasi pada keuntungan bisnis semata, melainkan harus fokus pada dampak perbaikan gizi. Penerapan standar keamanan pangan dan nilai gizi yang maksimal menjadi kunci keberhasilan program ini.

Konsistensi penyajian makanan sesuai kebutuhan kesehatan penerima manfaat juga menjadi perhatian utama Komisi IX DPR RI. Dapur SPPG, sebagai ujung tombak pelaksanaan, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan makanan yang disalurkan aman, higienis, bergizi, dan layak dikonsumsi. Hal ini untuk menghindari terulangnya kasus keracunan atau penemuan makanan tidak layak.

“Supaya tidak ada lagi terjadi kasus keracunan MBG, atau ditemukan roti berjamur. Maka dari itu, semua petugas SPPG wajib memberikan pelayanan maksimal,” ujar Obet. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi peningkatan pengawasan dan standar operasional di setiap dapur SPPG.

Pengawasan Rutin dan Peran Pemerintah Daerah dalam MBG

Komisi IX DPR RI, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, akan melaksanakan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan ini akan mencakup seluruh wilayah Papua Barat, termasuk Manokwari, untuk memastikan program berjalan efektif. Aspek yang diawasi meliputi kualitas bahan baku, proses pengolahan, dan mekanisme penyaluran makanan.

Selain itu, dampak program terhadap perbaikan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda, juga akan menjadi fokus evaluasi. “Kami mau supaya program MBG ini benar-benar memberi manfaat nyata, bukan sekadar formalitas saja. Evaluasi akan dilakukan secara berkala,” tambah Obet. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan MBG memberikan hasil konkret.

Komisi IX DPR RI juga mendorong pemerintah daerah, melalui instansi teknis terkait, untuk aktif melakukan pembinaan kepada penyelenggara dapur SPPG. Keterlibatan tenaga kesehatan dan ahli gizi dalam penyusunan menu makan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan gizi seimbang bagi penerima manfaat, selaras dengan upaya menekan angka prevalensi stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tantangan dan Upaya Peningkatan Kualitas Program Makan Bergizi Gratis di Manokwari

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, mengungkapkan bahwa hingga periode Februari 2025, terdapat 22 unit dapur SPPG di wilayah Manokwari. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini melayani 53.127 penerima manfaat di wilayah tersebut. Angka ini menunjukkan skala besar program yang membutuhkan manajemen kualitas yang ketat.

Namun, terdapat insiden yang menyebabkan beberapa dapur SPPG dihentikan sementara operasionalnya. Salah satu kasus terjadi di SD Negeri 22 Wosi, di mana ditemukan roti berjamur. Insiden lain melibatkan siswa SMA Negeri 2 Manokwari yang mengalami keracunan akibat makanan tidak layak dari SPPG penyedia. Kejadian ini menyoroti perlunya peningkatan standar dan pengawasan.

Erika Vionita Werinussa menjelaskan bahwa SPPG yang dihentikan sementara itu belum dapat digantikan oleh SPPG lain karena batasan kapasitas produksi. Kapasitas produksi dibatasi hanya 2.500 porsi per hari sesuai ketentuan BGN Pusat, sementara produksi MBG di Manokwari saat ini sekitar 2.000 porsi per hari. Situasi ini menambah kompleksitas dalam menjaga kualitas dan kontinuitas program.

Obet Ayok Rumbruren berharap kasus keracunan dan masalah kualitas makanan tidak terulang di masa mendatang. “Kemarin-kemarin masih ada beberapa kasus keracunan, dan saya harap ke depannya kasus seperti itu sudah tidak ada lagi. Kita semua mau supaya generasi masa depan itu lebih sehat,” ujarnya. Upaya peningkatan kualitas MBG diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka stunting.

Sumber: AntaraNews