BGN Minta Warga Manokwari Aktif dalam Pengawasan Program MBG untuk Pastikan Gizi Anak Tepat Sasaran

Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi meminta partisipasi aktif masyarakat Manokwari dalam mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan ini disampaikan untuk memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran dan memenuhi standar kesehatan yang ketat. Sosialisasi ini berlangsung di Manokwari pada tanggal 15 November, menyoroti urgensi peran publik.

Perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gusti Yudha, menekankan bahwa keterlibatan warga sangat krusial. Pasalnya, penerima manfaat utama program ini adalah anak-anak sekolah yang membutuhkan asupan makanan aman, segar, dan kaya gizi. Pengawasan bersama diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan.

Gusti Yudha juga menegaskan pentingnya pelaporan jika ditemukan indikasi negatif dalam penyaluran MBG. Laporan tersebut dapat disampaikan langsung kepada perwakilan BGN Papua Barat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk menjaga kualitas dan integritas program demi masa depan generasi penerus.

Gusti Yudha menjelaskan, "Kita semua ikut mengawasi karena yang dapat MBG adalah anak-anak kita sendiri." Pernyataan ini menggarisbawahi tanggung jawab kolektif. Makanan MBG memiliki standar ketat, termasuk batas waktu konsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Melebihi durasi tersebut dapat meningkatkan risiko kontaminasi bakteri dan keracunan, sehingga pengawasan ketat sangat diperlukan.

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memperhatikan waktu distribusi dan standar higienis makanan. Hal ini krusial untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan yang disajikan kepada anak-anak. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program MBG menjadi garda terdepan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar ini.

Empat prinsip utama MBG meliputi pemenuhan kecukupan kalori, komposisi gizi seimbang, standar higienis, dan keamanan pangan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan dasar bagi setiap menu yang disajikan. Masyarakat diharapkan memahami prinsip-prinsip ini agar dapat melakukan pengawasan program MBG secara efektif.

Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, turut menilai bahwa pengawasan program MBG oleh masyarakat adalah unsur penting. Terutama di daerah dengan tantangan geografis dan akses pangan seperti Papua Barat, peran aktif warga dapat membantu memastikan program berjalan tepat sasaran.

Setiap menu yang disediakan oleh SPPG wajib memenuhi empat komponen gizi esensial: karbohidrat, protein, sayur, serta buah atau serat. Komponen-komponen ini dirancang untuk memberikan asupan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah. Standar ini memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya mengenyangkan tetapi juga menyehatkan.

Kebutuhan energi harian dalam menu MBG telah diatur secara spesifik. Untuk siswa TK/PAUD, kebutuhan energinya adalah 328 kkal, sementara untuk SD berkisar antara 368,8–531 kkal. Siswa SMP memerlukan 531 kkal, dan SMA membutuhkan 762,5 kkal. Angka-angka ini menjadi pedoman ketat yang harus dipatuhi oleh penyedia makanan.

Untuk menjamin terpenuhinya standar gizi dan keamanan pangan, setiap dapur SPPG diwajibkan mempekerjakan seorang ahli gizi. Keberadaan ahli gizi ini sangat penting untuk merancang menu, mengawasi proses memasak, dan memastikan bahwa setiap hidangan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ini adalah bagian integral dari pengawasan program MBG dari sisi internal.

Program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan Generasi Emas 2045. Program ini bertujuan meningkatkan status gizi dan kesehatan anak sekolah, sekaligus mengatasi stunting, anemia, dan ketimpangan akses pangan di berbagai daerah, termasuk Papua Barat. Oleh karena itu, kualitas makanan harus selalu terjaga.

DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan pengawasan program MBG di Papua Barat. Obet Rumbruren menegaskan dukungan ini mencakup transparansi suplai bahan baku serta peran aktif sekolah dan orang tua. "Kami mendorong semua pihak ikut mengawasi kualitas makanan MBG," kata Obet, menekankan bahwa anak-anak Papua harus menerima makanan yang benar-benar bergizi, aman, dan sesuai standar.

Selain sebagai pengawas, masyarakat juga dapat berperan sebagai penyedia bahan pangan lokal. Melalui koperasi atau BUMDes, warga dapat mendukung kebutuhan dapur MBG yang sangat besar setiap hari. Ini tidak hanya memperkuat program tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal, menciptakan sinergi positif antara program pemerintah dan komunitas.

Kepala BGN Perwakilan Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, melaporkan perkembangan penting terkait SPPG di Manokwari. Saat ini, lima dari 20 SPPG di Kabupaten Manokwari telah berhasil memperoleh Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Pencapaian ini menunjukkan komitmen terhadap standar kebersihan.

Sertifikat SLHS menjadi bukti konkret bahwa dapur-dapur tersebut memenuhi standar higienis dan sanitasi yang telah ditetapkan. SLHS juga menjadi dasar krusial untuk menjaga mutu dan kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat MBG. Ini adalah langkah penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pengawasan program MBG di lapangan.

Sumber: AntaraNews