Pemprov Papua Pegunungan Perkuat Koordinasi Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis untuk Jamin Kualitas Gizi
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan intensifkan koordinasi dengan penyelenggara program Makan Bergizi Gratis Papua Pegunungan demi memastikan kualitas gizi dan kebersihan makanan, mencegah insiden keracunan.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, memperkuat koordinasi dengan penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan gizi bagi penerima manfaat di seluruh daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Papua Pegunungan, Simon Sembor, mengungkapkan bahwa pertemuan evaluasi telah digelar. Rapat virtual ini melibatkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Papua Pegunungan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Koordinasi ini bertujuan utama untuk mencegah insiden keracunan makanan yang mungkin terjadi, seperti yang telah dilaporkan di beberapa daerah lain. Pemprov Papua Pegunungan berkomitmen penuh menjaga standar kebersihan dan kesehatan program MBG.
Pentingnya Pengawasan Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis
Simon Sembor menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan SPPG untuk menjamin keamanan program. Ia menegaskan bahwa kasus keracunan MBG di daerah lain jangan sampai terjadi di Papua Pegunungan. Pengawasan ketat menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
Dari hasil pertemuan tersebut, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, diwajibkan terlibat aktif dalam pengawasan program MBG. Mereka harus secara konsisten mengecek kondisi dapur MBG di lapangan. Ini termasuk memastikan standar kebersihan, kesehatan, dan gizi makanan terpenuhi.
Pemeriksaan juga mencakup keberadaan bahan pangan lokal dalam sajian makanan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa makanan yang didistribusikan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Aspek kebersihan menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan proses.
Menjamin Kualitas Bahan Baku dan Proses Distribusi MBG
Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, harus secara aktif mengawasi rantai retribusi bahan baku MBG. Pengawasan ini mencakup kebersihan, kesegaran, dan kesehatan bahan baku yang akan digunakan dalam program. Setiap tahapan pasokan harus dipantau ketat.
Sebagai contoh, Simon Sembor menjelaskan proses pengawasan ikan yang didatangkan dari Biak. Pihak berwenang perlu mengetahui asal ikan, identitas nelayan, dan memastikan proses pembersihan ikan dilakukan secara higienis. Pengawasan ini harus dilakukan dari hulu ke hilir.
Mulai dari ikan dimasukkan ke peti pendingin hingga dikirim ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, kualitasnya harus terjamin. Proses pengolahan di dapur MBG juga harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat. Semua langkah ini krusial untuk program Makan Bergizi Gratis Papua Pegunungan.
Sesuai arahan Kemendagri, makanan yang telah dimasak di dapur MBG wajib didistribusikan dan dikonsumsi penerima manfaat maksimal empat jam setelah matang. Batas waktu ini penting untuk menjaga kesegaran dan keamanan makanan yang disajikan.
Sertifikasi Higiene Sanitasi Dapur MBG
Ketua Kelompok SPPG Papua Pegunungan, Wahyu Adi Pratama, menjelaskan fokus utama pertemuan bersama antara Pemprov Papua Pegunungan dan Kemendagri adalah sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS). Ini merupakan dokumen penting untuk memastikan standar kebersihan pangan.
Semua dapur yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, harus memiliki SLHS. Sertifikat ini menunjukkan bahwa tempat pengelolaan pangan telah memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kesehatan.
SLHS adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat. Dokumen ini membuktikan bahwa fasilitas seperti restoran, depot air minum, katering, dan dapur MBG telah memenuhi persyaratan sanitasi. Penerapan SLHS sangat vital untuk melindungi kesehatan masyarakat.
Sumber: AntaraNews