Kades Klapanunggal Bogor Minta Maaf Usai Beredar Surat Permintaan THR ke Pengusaha

Menjelang Idul Fitri 1447 H, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengeluarkan kebijakan tegas larangan minta THR kepada perusahaan bagi seluruh aparatur wilayah, demi menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang sehat.

Setelah melakukan pemanggilan terhadap Kades Klapanunggal, Rudy kemudian menugaskan Inspektorat Kabupaten Bogor untuk melakukan serangkaian pemeriksaan.

Ade Endang sendiri sudah meminta maaf usai surat permintaan THR-nya viral di media sosial.

"Kepala desa posisinya sama kaya preman di Bekasi, artinya harus ada proses hukum yang dilakukan," tegas Demul

Demul menyamakan Ade Endang Saripudin dengan preman di Bekasi yang ngamuk karena tak puas dengan jumlah THR yang didapatkannya.

Bagi Dedi Mulyadi, apa yang dilakukan Kades Klapanunggal tidak cukup selesai hanya dengan meminta maaf.

Surat bertanda tangan kepala desa berisi permintaan dana beserta rincian kebutuhan dana sebesar Rp165 juta untuk keperluan acara halalbihalal.

Permintaan itu terungkap dari pengakuan seorang pemilik usaha tahu tempe hingga viral di media sosial.

Airlangga optimistis ekonomi RI tumbuh hingga 5,5% di kuartal I 2026, didorong konsumsi, THR, dan belanja negara di tengah ketidakpastian global.

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) mengatur berbagai hak yang harus diterima oleh para pekerja di sektor ini.

Dengan adanya undang-undang ini, para PRT kini berhak atas jam kerja yang manusiawi, cuti, THR, serta jaminan sosial melalui BPJS.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.

Beberapa ide usaha yang bisa dijalankan setelah Lebaran dengan menggunakan sisa THR dan modal kecil.

Dari total perusahaan yang diadukan, sebagian besar berasal dari sektor manufaktur. Selain itu, aduan juga datang dari berbagai sektor lain.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyerukan penguatan peran desa dalam mendorong ekonomi inklusif, menegaskan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional yang strategis.

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur meminta kepala desa memahami aturan penggunaan Dana Desa Kotim untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban yang akuntabel, sekaligus membedakan kesalahan administrasi dan kesengajaan.

Menteri Sosial mendorong kepala desa di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengaktifkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai garda terdepan dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendesak 50 kepala desa untuk segera mengembalikan temuan dana desa senilai lebih dari Rp40,9 miliar sebelum 1 April 2026. Ultimatum ini menjadi langkah tegas Pemkab Aceh Barat dalam menindaklanjuti hasil audit Inspektorat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak kepala desa, termasuk kreator konten, untuk aktif menyukseskan Pemutakhiran DTSEN demi memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menekankan pentingnya kepala desa lebih peka terhadap kondisi warga, terutama mereka yang membutuhkan, demi memastikan program bantuan pemerintah tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran.