Jamdatun Kejagung Hadir dalam Sidang Paulus Tannos di Singapura

Kejaksaan Agung menjelaskan alasan penunjukan Jamdatun R. Narendra Jatna sebagai ahli Pemerintah RI dalam sidang ekstradisi buron Paulus Tannos di Singapura.

Penyidik KPK saat ini masih fokus berusaha mengekstradsi Paulus Tannus dari Singapura.

Paulus Tannos sudah berstatus buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPP) sejak Tahun 2021.

Pemerintah menegaskan masih menunggu keputusan dari Pengadilan Singapura.

Karena ada penolakan dari pihak Paulus, persidangan akan berlanjut ke tahap berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa.

Paulus Tannos, hingga saat ini belum menyatakan kesediaannya untuk diekstradisi ke Indonesia.

Penolakan ini membuka jalan untuk proses sidang lanjutan atau committal hearing yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 25 Juni 2025.

Paulus Tannos adalah buronan dari kasus megakorupsi e-KTP, menjadi DPO sejak 2021.

KPK menegaskan pihaknya tidak bisa ikut campur dalam proses pengadilan tersebut.

Paulus Tannos ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025.

KPK memiliki waktu selama 45 hari terhitung sejak Paulus ditahan sementara alias provosional errest di Singapura.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Singapura bakal bertindak mewakili pemerintah RI.

Andi Agtas meyakini Paulus Tannos dapat segera dipulangkan ke Indonesia.

Proses pindah warga negara atau melepas status WNI bukanlah proses sederhana. Mereka yang tidak ingin lagi berstatus WNI harus ada pelepasan terlebih dahulu

Supratman mengungkap, masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun Mabes Polri hingga Interpol.

Masyarakat Antikorupsi (MAKI) mendesak KPK untuk introspeksi dan mengoreksi diri setelah pengalihan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang dilakukan secara diam-diam, memicu kekecewaan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023, setelah permohonan praperadilannya ditolak dan kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya pertemuan antara Fuad Hasan dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait pembahasan kuota haji tambahan 2024, di tengah kasus korupsi yang sedang diusut KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil sita aset Rp100 miliar lebih dalam kasus korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Simak detail penyitaan dan perkembangan kasusnya.

Sidang praperadilan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (9/3/2026).

Nabila O Brien, pemilik restoran Bibi Kelinci, mengajukan permintaan Gelar Perkara Khusus Bareskrim setelah ditetapkan sebagai tersangka UU ITE, padahal ia merasa menjadi korban pencurian. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa langkah hukum selanjutnya?