KPK Heran Buronan Paulus Tannos Bisa Ajukan Praperadilan

Penyidik KPK saat ini masih fokus berusaha mengekstradsi Paulus Tannus dari Singapura.

Penolakan ini membuka jalan untuk proses sidang lanjutan atau committal hearing yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 25 Juni 2025.

Pemerintah menegaskan masih menunggu keputusan dari Pengadilan Singapura.

KPK menegaskan pihaknya tidak bisa ikut campur dalam proses pengadilan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimis majelis hakim praperadilan buronan kasus KTP-el, Paulus Tannos, akan merujuk SEMA Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang tersangka berstatus DPO mengajukan praperadilan.

Persidangan tersebut merupakan kelanjutan dari proses ekstradisi yang secara resmi telah diajukan Pemerintah Indonesia pada 20 Februari 2025.

Karena ada penolakan dari pihak Paulus, persidangan akan berlanjut ke tahap berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa.

Paulus Tannos adalah buronan dari kasus megakorupsi e-KTP, menjadi DPO sejak 2021.

Paulus Tannos ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025.

KPK memiliki waktu selama 45 hari terhitung sejak Paulus ditahan sementara alias provosional errest di Singapura.

KPK awalnya mengirim permohonan penahanan dengan melampirkan semua kelengkapan persyaratannya, kemudian Divisi Hubinter bersurat ke Interpol Singapura.

Soal proses penangkapan yang Palus, Setyo mengaku belum dapat berbicara banyak.

Sebagai informasi, dua terdakwa adalah dari pihak swasta. Sisanya, berasal dari pihak penyelenggara negara di kementerian tersebut.

Eks Wamenaker Noel Ebenezer Gerungan mengklaim telah menyelamatkan uang rakyat ratusan miliar selama menjabat, namun kini menghadapi tuntutan pidana atas dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Noel merasa kerja kerasnya sebagai wakil menteri selama 10 bulan tidak dihargai.

Pemeriksaan kasus dugaan korupsi kuota haji kembali berlanjut di KPK.

Noel menyoroti sejumlah poin dalam tuntutan jaksa yang menurutnya tidak memiliki dasar kuat.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/5/2026).

Perintah itu disampaikan Asep Edi Suheri usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balaikota, Senin (18/5).

Permintaan itu merupakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda NTT.

Integrasi CCTV dibutuhkan untuk mempercepat pengambilan keputusan saat terjadi gangguan keamanan maupun kemacetan.

Korban MGA (34) meninggal dalam perjalanan menuju RS Husada akibat sejumlah luka di sekujur tubuhnya.

Ruzuan menilai, penjualan hewan kurban di pinggir jalan berpotensi menimbulkan penyakit pada hewan karena kondisi pemeliharaannya sulit dipantau.

Menyesal dimaksud bukan soal bertaubat melainkan sindiran sebab ada terdakwa lain yang melakukan kejahatan lebih berat.