Paulus Tannos

Putusan ekstradisi dapat dijatuhkan segera sesudahnya, pada tranche yang sama atau sesudahnya bergantung pada dinamika persidangan.

Kejaksaan Agung menjelaskan alasan penunjukan Jamdatun R. Narendra Jatna sebagai ahli Pemerintah RI dalam sidang ekstradisi buron Paulus Tannos di Singapura.

Penyidik KPK saat ini masih fokus berusaha mengekstradsi Paulus Tannus dari Singapura.

Pemerintah menegaskan masih menunggu keputusan dari Pengadilan Singapura.

Karena ada penolakan dari pihak Paulus, persidangan akan berlanjut ke tahap berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa.

Paulus Tannos menjalani sidang perdana pada 23 Juni 2025. Pemeriksaan hanya berlangsung dua hari. Setelah itu, bergatung pada pengadilan Singapura.

Paulus Tannos, hingga saat ini belum menyatakan kesediaannya untuk diekstradisi ke Indonesia.

Penolakan ini membuka jalan untuk proses sidang lanjutan atau committal hearing yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 25 Juni 2025.

KPK bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus memantau jalannya proses hukum Tannos di Singapura.

Kemenkum berupaya untuk memulangkan buron kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos (PT) yang ditahan oleh Pemerintah Singapura dan sedang dalam proses ekstradisi.

Buronan korupsi e-KTP, Paulus Tannos masih tertahan di Singapura usai ditangkap otoritas setempat.

Pada tahap ini, otorita Indonesia tidak bisa mengintervensi lantaran proses hukum antar negara tetangga yang berbeda.

Pemerintah Indonesia berupaya memulangkan buronan kasus korupsi pengadaan KTP-el Paulus Tannos.

Paulus Tannos adalah buronan dari kasus megakorupsi e-KTP, menjadi DPO sejak 2021.

Pemerintah harus segera menyelesaikan proses administrasi ekstradisi lantaran masa penahanan Paulus Tannos akan berakhir pada 3 Maret 2025.

KPK menegaskan pihaknya tidak bisa ikut campur dalam proses pengadilan tersebut.

Paulus Tannos ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025.

Paulus Tannos yang saat ini ditahan di Singapura memiliki paspor Guinea-Bissau.

Meskipun, saat ini tersangka kasus korupsi e-KTP itu memegang paspor negara lain.

Laode menyebut, kerugian negara dalam kasus korupsi e-KTP sangat besar.