Ekstradisi Buronan Paulus Tanos Butuh 45 Hari, Ini Penyebabnya

Andi Agtas meyakini Paulus Tannos dapat segera dipulangkan ke Indonesia.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menyampaikan batas waktu melengkapi dokumen untuk ekstradisi tersangka kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos yakni hingga 3 Maret 2025 atau selama 45 hari. Namun, dia optimistis berkas-berkas tersebut bisa diajukan sebelum masa tenggat sehingga Paulus Tannos bisa segera diekstradisi dari Singapura.

"Nah, dokumen itu saat ini kita punya waktu 45 hari, 45 hari itu untuk melengkapi dokumen. Tapi saya yakinkan bahwa kita tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret ya dalam waktu dekat," kata Supratman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/1).

Menurutnya, Kementerian Hukum terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat proses ekstradisi Paulus Tannos yang kini berada di Singapura.

Supratman menyebut tim kerja yang terdiri dari Kementerian Hukum, KPK, kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kemenlu juga sudah dibentuk. Untuk itu, dia meyakini Paulus Tannos dapat segera dipulangkan ke Indonesia.

"Saya yakin dan percaya atas koordinasi dan kolaborasi diantara seluruh aparat penegak hukum, terutama KPK, Kementerian Hukum akan memberi support apapun yang dibutuhkan untuk sesegera mungkin mengekstradisi yang bersangkutan," jelasnya.

Paulus Tanos Masih WNI

Disisi lain, Supratman menegaskan Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI), meski juga memiliki paspor negara lain. Dia menuturkan Paulus sempat mengajukan permohonan untuk melepas kewarganegaraan Indonesia, namun hingga kini dokumennya tak dilengkapi.

"Status kewarganegaraan atas nama Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia," tegas Supratman.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah merampungkan sejumlah dokumen untuk kepentingan ekstradisi tersangka kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos yang ditangkap di Singapura.

"Sudah dikirim syarat administrasi," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi, Selasa (28/1/2025).

KPK, lanjut dia memiliki waktu selama 45 hari terhitung sejak Paulus Tannos ditahan sementara di Singapura.

"45 hari provosional arrest satu tahapan dalam ekstradisi, mudah-mudahan lancar semua," ucap Setyo.