Menkum Minta Dirjen AHU Bantu Ekstradisi Paulus Tanos

Pemerintah menegaskan masih menunggu keputusan dari Pengadilan Singapura.

Karena ada penolakan dari pihak Paulus, persidangan akan berlanjut ke tahap berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa.

Penolakan ini membuka jalan untuk proses sidang lanjutan atau committal hearing yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 25 Juni 2025.

Buronan korupsi e-KTP, Paulus Tannos masih tertahan di Singapura usai ditangkap otoritas setempat.

Pemerintah Indonesia berupaya memulangkan buronan kasus korupsi pengadaan KTP-el Paulus Tannos.

Paulus Tannos adalah buronan dari kasus megakorupsi e-KTP, menjadi DPO sejak 2021.

KPK menegaskan pihaknya tidak bisa ikut campur dalam proses pengadilan tersebut.

Paulus Tannos ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025.

Paulus Tannos yang saat ini ditahan di Singapura memiliki paspor Guinea-Bissau.

KPK memiliki waktu selama 45 hari terhitung sejak Paulus ditahan sementara alias provosional errest di Singapura.

Saat ini Paulus ditahan sementara di Changi Prison Singapura.

KPK awalnya mengirim permohonan penahanan dengan melampirkan semua kelengkapan persyaratannya, kemudian Divisi Hubinter bersurat ke Interpol Singapura.

Persidangan tersebut merupakan kelanjutan dari proses ekstradisi yang secara resmi telah diajukan Pemerintah Indonesia pada 20 Februari 2025.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Singapura bakal bertindak mewakili pemerintah RI.

Andi Agtas meyakini Paulus Tannos dapat segera dipulangkan ke Indonesia.

Proses pindah warga negara atau melepas status WNI bukanlah proses sederhana. Mereka yang tidak ingin lagi berstatus WNI harus ada pelepasan terlebih dahulu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan terkait tim sukses Bupati Langkat Syah Afandin yang diduga mendapatkan 85 proyek senilai Rp10,2 miliar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Simak detail dugaan suap proyek ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total kesepakatan Rp1,1 miliar terkait proyek dinas, memicu pertanyaan besar mengenai integritas pejabat daerah.

Tim KPK berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp 100 juta yang disimpan tersembunyi di bawah jok kursi penumpang bagian depan kendaraan.

Bupati Langkat, Syah Afandin, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap yang melibatkan proyek tertentu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin dan mantan tim suksesnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat, memicu pertanyaan besar.

Pernyataan Menhut menjadi pengayaan informasi bagi KPK.