Imigrasi Jayapura Tindak 115 WNA Sepanjang 2025, Bukti Pengawasan Ketat

Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat menindak tegas dua WNA asal AS dan Inggris atas dugaan pidana keimigrasian, menegaskan komitmen menjaga ketertiban administrasi dan pengawasan ketat terhadap orang asing di wilayahnya.

Mereka diamankan dalam Operasi Wirawaspada 2026 yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada, 7 sampai 11 April 2026.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang gencar melakukan penindakan. Sebanyak 19 WNA dideportasi pada 2025, dan dua lainnya di Triwulan I 2026, menunjukkan ketegasan Imigrasi Pangkalpinang dalam menegakkan aturan keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura mencatat penurunan signifikan dalam penindakan WNA sepanjang 2025. Penindakan WNA Jayapura ini menunjukkan kinerja positif dalam pengawasan keimigrasian, meskipun pengawasan tetap ditingkatkan.

Imigrasi Semarang juga melakukan penundaan keberangkatan terhadap 13 warga negara Indonesia (WNI) yang hendak bepergian ke luar negeri.

Operasi tersebut dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia pada 10–12 Desember 2025.

Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 220 warga negara asing dalam Operasi Wirawaspada 2025 yang digelar serentak pada 10–12 Desember 2025

Imigrasi Jakarta Pusat telah melakukan **deportasi WNA** sebanyak 97 orang dari 190 yang ditangkap sepanjang Januari-Oktober 2025, mayoritas melanggar batas izin tinggal.

Imigrasi Jakarta Pusat telah melakukan **deportasi WNA** sebanyak 97 orang dari 190 yang ditangkap sepanjang Januari-Oktober 2025, mayoritas melanggar batas izin tinggal.

Kantor Imigrasi Karawang tegas melakukan deportasi WNA Karawang yang melanggar aturan keimigrasian, bahkan hingga dicantumkan dalam daftar hitam. Apa saja pelanggaran yang paling sering terjadi?

Marak Penyalahgunaan VoA, Ini Langkah Imigrasi untuk Tertibkan WNA Overstay

Ekspor Papua Maret 2026 didominasi kayu dan produk kayu, namun nilai total ekspor turun drastis dibanding bulan sebelumnya. Ketergantungan pada nonmigas tinggi, dengan Australia sebagai pasar utama.

BPS Provinsi Papua melaporkan tiga negara menjadi tujuan utama ekspor Papua pada Februari 2026, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja ekspor nonmigas daerah tersebut.

Satgas Pamtas Mobile Yonif 732/Banau resmi menyelesaikan tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG 2026, menandai keberhasilan menjaga kedaulatan dan membina masyarakat di wilayah rawan perbatasan.

Bea Cukai Jayapura berhasil mencatat penerimaan bea masuk impor dari Papua Nugini sebesar Rp331,09 juta pada tahun 2025, didominasi vanili dan denda cukai ilegal, menunjukkan aktivitas perdagangan lintas batas yang signifikan.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua berhasil melakukan penangkapan pengedar ganja Papua, mengamankan 20 tersangka dan 9,8 kilogram ganja dalam operasi sejak Januari hingga Februari 2026.

Satresnarkoba Polres Merauke berhasil melakukan penangkapan pengedar ganja di Merauke, menyita 427 linting ganja seberat 258,84 gram yang diduga berasal dari Papua Nugini.

Kantor Imigrasi Ponorogo mendeportasi seorang WNA Malaysia setelah menjalani hukuman penjara akibat pelanggaran keimigrasian, menegaskan komitmen penegakan hukum.

Anggota DPR RI mendesak percepatan digitalisasi sistem imigrasi yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, guna meningkatkan transparansi data dan memperkuat pengawasan warga negara asing di Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang mencatat penerbitan 42 dokumen izin tinggal WNA pada triwulan pertama tahun 2026, di tengah tren penurunan jumlah warga negara asing secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Simak selengkapnya mengenai dinamik

Imigrasi Pangkalpinang menolak 11 permohonan paspor pada Triwulan I 2026 sebagai upaya serius mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), menunjukkan komitmen dalam melindungi warga dari jerat TPPO.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang mendeportasi seorang WN Pakistan berinisial FM (44) karena terbukti melanggar Undang-Undang Keimigrasian, menegaskan komitmen pengawasan ketat.

Masyarakat Rembang kini tak perlu lagi jauh-jauh ke luar kota untuk mengurus paspor. Kehadiran Layanan Imigrasi Rembang di MPP memangkas waktu dan biaya, sangat membantu calon jemaah haji dan pekerja migran.