Imigrasi Jayapura Tindak 115 WNA Sepanjang 2025, Penindakan WNA Jayapura Menurun

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura berhasil menindak 115 warga negara asing (WNA) sepanjang tahun 2025. Angka penindakan ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 119 WNA. Penurunan ini menjadi indikasi positif atas capaian kinerja pengawasan keimigrasian di wilayah tersebut.

Penindakan WNA Jayapura dilakukan karena berbagai pelanggaran serius terhadap aturan keimigrasian yang berlaku. Pelanggaran tersebut meliputi melebihi masa izin tinggal atau overstay serta penyalahgunaan visa kunjungan. Beberapa WNA juga tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang sah saat dilakukan pemeriksaan ketat oleh petugas.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Ben Yuda Karubaba, menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan pengawasan. Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan Indonesia.

Berbagai jenis pelanggaran keimigrasian menjadi dasar penindakan terhadap para WNA di Jayapura. Pelanggaran paling umum mencakup overstay, yaitu tinggal melebihi batas waktu izin yang diberikan. Selain itu, penyalahgunaan visa kunjungan untuk tujuan yang tidak sesuai juga menjadi fokus utama petugas imigrasi.

Ben Yuda Karubaba menjelaskan, sebanyak 115 WNA yang ditindak berasal dari berbagai negara. Mayoritas pelanggar, yaitu 96 orang, berasal dari Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Sisanya berasal dari Bangladesh (10 orang), Mesir (lima orang), Sri Lanka (dua orang), Tiongkok (satu orang), dan India (satu orang).

Penindakan yang dilakukan tidak hanya sebatas administratif seperti pendeteksian dan deportasi. Beberapa kasus pelanggaran serius juga diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan keseriusan Imigrasi Jayapura dalam menegakkan hukum keimigrasian.

Meskipun terjadi penurunan angka penindakan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura tidak mengendurkan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan terus ditingkatkan melalui operasi rutin yang terjadwal secara berkala. Selain itu, operasi gabungan dengan instansi terkait juga menjadi strategi utama.

Operasi pengawasan sepanjang 2025 difokuskan pada sejumlah titik rawan di Jayapura. Area-area tersebut meliputi kawasan perbatasan yang rentan terhadap masuknya WNA secara ilegal. Lokasi proyek pembangunan dan pusat aktivitas ekonomi juga menjadi target pengawasan karena sering menjadi tempat bekerja WNA.

Dalam pelaksanaannya, Imigrasi Jayapura menjalin koordinasi erat dengan berbagai pihak. TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi teknis lainnya turut dilibatkan. Kolaborasi ini bertujuan memastikan pengawasan berjalan efektif dan terintegrasi di seluruh wilayah hukum Imigrasi Jayapura.

Komitmen Imigrasi Jayapura terhadap penegakan hukum keimigrasian tidak perlu diragukan lagi. Hingga awal tahun 2026, pihak imigrasi telah berhasil mendeportasi enam WNA asal Papua Nugini. Mereka adalah WNA yang telah menyelesaikan masa pidana di lembaga pemasyarakatan yang ada di Jayapura.

Langkah penindakan dan deportasi ini merupakan bagian integral dari upaya menjaga kedaulatan negara. Imigrasi Jayapura berkomitmen untuk memastikan setiap WNA yang berada di wilayah Indonesia mematuhi peraturan yang berlaku. Tindakan tegas akan selalu diambil terhadap pelanggaran keimigrasian.

Dengan adanya peningkatan pengawasan dan penindakan yang konsisten, diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran keimigrasian. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi seluruh masyarakat. Imigrasi Jayapura akan terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan.

Sumber: AntaraNews