FOTO: Makin Mungil, Pemerintah Berencana Perkecil Ukuran Rumah Bersubsidi Jadi 18 Meter Persegi

Rencana pembangunan rumah subsidi berukuran 14 hingga 18 meter persegi tengah menuai pro dan kontra.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat alternatif dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Sebaiknya pemerintah agar fokus membangun hunian vertikal yang layak dan terjangkau.

Terdapat aturan mengenai rumah subsidi tapak harus memiliki luas bangunan minimal 21 meter persegi dan luas tanah minimal 60 meter persegi.

Pemerintah terbuka terhadap kritikan masyarakat terkait konsep rumah subsidi luasan 14 meter yang baru diperkenalkan.

Rumah mungil 18 meter persegi bisa memengaruhi kesehatan mental? Ketahui dampak tinggal di rumah mungil terhadap kesehatan mental kita.

Ara pro dengan luas rumah 18 meter persegi. Sementara Fahri menilai luas rumah layak minimal 36 meter persegi.

Ara mengatakan, banyak perubahan yang bisa terjadi terhadap kebijakan untuk rakyat.

Ara menjelaskan, tidak semua rumah dengan luas bangunan 60 meter persegi masuk dalam kategori layak huni.

Menteri Ara menyebut, rumah subsidi akan tetap layak huni meskipun ukurannya diperkecil.

Target tersebut menjadi bagian dari kontribusi BRI dalam memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat.

PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk menargetkan penyaluran 210.000 unit KPR subsidi sepanjang 2026 guna memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Mendagri mengatakan, saat ini sebanyak 1.190 pegawai Kemendagri telah mendaftar program pembiayaan rumah.

Penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 34 ribu unit rumah subsidi sampai kini belum terealisasi.

Banyak rumah di kompleks tersebut sangat tidak terurus. Tak sedikit bangunan yang hancur karena tidak berpenghuni.

BTN berupaya semakin kreatif dalam memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah, termasuk ketika harga rumah bersubsidi diputuskan naik.

Mendagri mengatakan, masifnya program tersebut akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ara menjelaskan, Presiden meminta agar lahan-lahan negara di lokasi strategis dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

Ara meminta semua pihak untuk mengikuti seluruh proses administrasi dan hukum yang ada

Usulan agar sebagian rusun Wisma Atlet disewakan sudah disampaiakn kepada Presiden Prabowo.

Maruarar menegaskan tidak semua rumah diberikan secara gratis.

Dia meminta Ara membuat terobosan karena masih banyak desa di Lampung ratusan tahu tak dialiri listrik