FOTO: Realisasi Tambahan Kuota FLPP Masih Dinantikan Masyarakat

Kanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak.

Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Sulsel mencatat Realisasi FLPP Sulsel 2025 mencapai Rp2,90 triliun, memfasilitasi pembangunan 23.255 rumah subsidi dan menggerakkan ekonomi daerah.

BP Tapera memperkirakan bahwa penyaluran rumah subsidi melalui FLPP terhambat akibat daya beli masyarakat yang masih belum pulih.

BP Tapera gencar memperluas akses pembiayaan perumahan melalui program FLPP bagi pekerja nonformal. Inisiatif ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

Alokasi kuota FLPP BRI di tahun 2025 juga meningkat signifikan, dari 17.000 unit pada tahun 2024 menjadi 25.000 unit pada tahun 2025 atau tumbuh 47% YoY.

Menteri Basuki mengatakan bahwa masyarakat yang meminati bantuan pembiayaan perumahan FLPP untuk tahun ini masih banyak.

BP Tapera mencatat penyaluran FLPP rumah subsidi telah mencapai 77.532 unit per 11 Juni 2026, menunjukkan tren positif dan tingginya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap program ini.

Lima model kolam ikan memanjang yang terletak di samping rumah subsidi dapat memberikan suasana hunian yang asri dan menenangkan.

Masyarakat dapat mencari properti sekaligus mengajukan pembiayaan rumah dalam satu ekosistem layanan yang terintegrasi.

Pengembang dan perbankan sebenarnya telah menerima notifikasi mismatch data dan sistem peringatan dini secara berkala.

Perpanjangan tenor KPR tersebut diestimasi bakal meringankan cicilan rumah subsidi hingga di bawah Rp1 juta per bulan.

Kenaikan dua kali lipat dari kuota sebelumnya itu diyakini tak hanya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi.

Target tersebut menjadi bagian dari kontribusi BRI dalam memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat.

PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk menargetkan penyaluran 210.000 unit KPR subsidi sepanjang 2026 guna memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Mendagri mengatakan, saat ini sebanyak 1.190 pegawai Kemendagri telah mendaftar program pembiayaan rumah.

Draf aturan baru dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini memicu perdebatan publik.

Banyak rumah di kompleks tersebut sangat tidak terurus. Tak sedikit bangunan yang hancur karena tidak berpenghuni.

BTN berupaya semakin kreatif dalam memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah, termasuk ketika harga rumah bersubsidi diputuskan naik.