Kuota Rumah Subsidi Ditambah 34.000 Unit, Anggaran Rp4,3 Triliun

Keceriaan anak-anak di perumahan bersubsidi hadir seiring dukungan pembiayaan hunian rakyat oleh BTN.

Pada tahun ini sudah ada 45.000 rumah tidak layak huni yang telah direnovasi dan di tahun depan rencananya ada 400.000.

BP Tapera mencatat Realisasi FLPP mencapai 219.111 unit rumah per 7 November 2025, menunjukkan peningkatan signifikan. Ini wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau.

Peringatan ini disampaikan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Melalui pembiayaan perumahan, BRI tidak hanya memberikan akses tempat tinggal, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.

Penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 34 ribu unit rumah subsidi sampai kini belum terealisasi.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Kenaikan dua kali lipat dari kuota sebelumnya itu diyakini tak hanya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyetujui penambahan kuota 50 ribu rumah subsidi di Jawa Tengah, sebuah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan hunian dan menggerakkan ekonomi daerah.

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi komitmen pemerintah untuk membangun dan memperbaiki sedikitnya 21.000 rumah di wilayah Tanah Papua.

Bank Jateng Cabang Kudus menggelar mini ekspo, menawarkan fasilitas Kredit Rumah ASN PPPK dengan bunga ringan 5 persen melalui skema FLPP. Manfaatkan kesempatan emas ini segera!

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau proyek Hunian Warisan Bangsa Purwakarta, yang menjadi prototipe nasional perumahan terjangkau, menawarkan solusi hunian berkualitas bagi masyarakat luas.

Realisasi puluhan ribu unit rumah subsidi di Jawa Barat pada tahun 2025 diproyeksikan akan mendorong perputaran ekonomi senilai Rp8 triliun, sekaligus menciptakan ratusan ribu lapangan kerja.

Pemerintah mengabaikan dinamika kehidupan pekerja yang dalam jangka panjang pasti membutuhkan ruang yang lebih memadai.

Rencana pembangunan rumah subsidi berukuran 14 hingga 18 meter persegi tengah menuai pro dan kontra.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat alternatif dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Semakin sulit masyarakat mendapatkan rumah layak huni dengan harga terjangkau.

Subsidi untuk sebuah hunian juga dilakukan oleh sejumlah negara terhadap warganya yang masih berpenghasilan rendah.

Sebaiknya pemerintah agar fokus membangun hunian vertikal yang layak dan terjangkau.