Ketika Rumah Subsidi Tak Lagi Manusiawi hingga Jadi Beban

Semakin sulit masyarakat mendapatkan rumah layak huni dengan harga terjangkau.

Masih sangat jelas pada ingatan Saleh, rasa bahagia menerima kunci rumah pertamanya di tahun 2017. Meski sebagai rumah subsidi, Saleh menaruh harap, rumah yang dibangung di atas lahan seluas 60 meter persegi itu menjadi wujud apresiasi kerja kerasnya di Jakarta.

Namun, rumah itu tidak bisa ditinggali Saleh setiap hari. Terlalu jauh baginya untuk pulang pergi Jakarta-Cikarang setiap hari.

“Setiap bulan saja paling nginep di sana, saat weekend,” kata Saleh kepada merdeka.com, Selasa (17/6).

Awalnya, brosur rumah berwarna cokelat muda itu tampak menjanjikan, asri, murah, dan mudah diakses. Saleh tak membantah itu dengan melakukan survei hingga akhirnya mantap melakukan akad beli.

Namun, seiring waktu, Saleh menyadari bahwa mimpi memiliki rumah sendiri justru berubah menjadi beban. Tembok rumah mulai rapuh, tiang teras tak memiliki besi penyangga, bahkan tanah kamar utama terlihat ambles.

“Maklumlah, ini kan dulunya sawah yang diurug,” ucapnya pasrah.

Alih-alih menjadi tempat tinggal nyaman, rumah subsidi itu justru menambah pengeluaran. Dengan penghasilan Rp5 juta per bulan, Saleh harus ekstra ketat menabung untuk merenovasi bangunan agar layak huni. Dia memperkirakan butuh Rp50 juta untuk menjadikan rumah tersebut benar-benar aman dan nyaman.

Rumah Subsidi 14 Meter

Nasib Saleh mungkin sama nelangsanya dengan pencari rumah subsidi saat ini.

Ketika publik dikejutkan dengan rumah subsidi seluas 14 meter persegi yang viral di media sosial, banyak anak muda yang penasaran termasuk Rahman (28) dan Wisman (30). Keduanya datang langsung melihat mockup rumah mungil tersebut.

Namun harapan mereka sirna seketika. Rahman menyebut rumah itu “tidak manusiawi”, sedangkan Wisman lebih blak-blakan. “Kamar mandi kosan gue aja lebih luas dari ini,” ujarnya.

eski disebut cocok untuk kaum muda urban yang ingin tinggal dekat pusat kota, banyak yang mempertanyakan kelayakan desain rumah subsidi tersebut. Tidak hanya soal ukuran, tapi juga kualitas hidup yang ditawarkan.

“Kalau buat single masih oke lah ya. Tapi kalau udah punya pasangan atau anak, pikir-pikir lagi deh,” tambah Wisman.

Pembelaan Pemerintah

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PUPR, Sri Haryati, menjelaskan bahwa rumah 14 meter persegi tersebut masih berupa konsep dan belum dipasarkan. Dia menyebutnya sebagai alternatif bagi generasi muda, khususnya Gen Z, yang lebih memilih lokasi strategis meski dengan ruang terbatas.

"Kami terbuka dengan kritik. Ini masih dalam tahap rencana," ujarnya saat memperkenalkan mockup rumah subsidi tersebut.

Namun, pernyataan itu tidak meredam kegelisahan publik. Bagi banyak orang, rumah bukan hanya tempat berteduh, tapi ruang hidup yang menopang kesehatan fisik, stabilitas emosional, dan relasi keluarga.

Rumah Tak Manusiawi

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menyebut wacana rumah subsidi 14 meter persegi sebagai bentuk kemunduran dalam pemenuhan hak atas perumahan layak. Ia menyoroti bahwa desain tersebut tidak memenuhi standar minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2018.

Menurut standar internasional dari UN-Habitat, rumah yang layak harus memiliki luas minimal 30 meter persegi dengan ventilasi, sanitasi, pencahayaan, dan privasi yang memadai. Rumah 14 meter, menurut Tulus, bukan hanya tidak sehat, tapi juga berpotensi menimbulkan stres dan konflik dalam keluarga.

“Rumah subsidi seharusnya jadi jembatan menuju kehidupan yang lebih baik, bukan jebakan yang memiskinkan dari segi ruang dan martabat,” tegasnya.

Ia mendesak pemerintah untuk menghentikan wacana tersebut dan fokus membangun hunian vertikal yang layak serta terjangkau di kota-kota padat seperti Jakarta dan sekitarnya.