Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Terbit Pekan Ini

Kebijakan PPN DTP Perumahan 2026 kembali diterapkan, membawa angin segar bagi pengembang properti dengan kepastian bisnis hingga akhir 2026. Simak detail dan dampaknya!

Pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen hingga akhir tahun 2025.

Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat.

Kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.

Berbagai kemudahan tersebut juga semakin memperkuat stimulus yang sebelumnya diberikan pemerintah seperti Down Payment nol persen.

PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Insentif ini juga bakal mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit di Bank.

Pajak ini dikenakan pada berbagai produk, termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, dan rokok elektrik.

Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan aturan.

Langkah ini diambil di tengah proses audit investigasi terhadap praktik restitusi yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi mencatat tren positif pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025 menggunakan Coretax, mendekati target di tengah implementasi sistem baru dan relaksasi batas waktu.

Penerapan Windfall Tax atas keuntungan tak terduga perusahaan batu bara dan nikel diproyeksikan Celios mampu meningkatkan penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah, di tengah kebutuhan APBN yang mendesak.

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

Kebijakan itu mempertimbangkan kebutuhan dukungan kesiapan alat pertahanan hewan khusus tertentu.