Pemerintah Bakal Tanggung PPN Rumah Harga Rp2 Miliar, Sektor Perbankan Bilang Begini

Kementerian PUPR siapkan kebijakan perpanjangan tenor rumah subsidi hingga 30 tahun, sebuah langkah strategis pemerintah untuk meringankan cicilan dan memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam mempermudah akses perumahan murah bagi MBR melalui skema pembiayaan terjangkau, mencetak rekor distribusi perumahan subsidi.

Pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen hingga akhir tahun 2025.

Kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.

Alhasil, pemulihan ekonomi telah menunjukkan perbaikan yang signifikan ke arah yang lebih baik

Dengan stimulus pemerintah tersebut, semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian sendiri sehingga menekan angka backlog.

Pemerintah akan memberikan insentif pajak sektor properti.

Pemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.

Pembebasan pajak pembelian rumah ini berlaku hingga Juni 2024 mendatang.

Nantinya, fasilitas ini akan dilengkapi dengan 8 lapangan padel berstandar modern dengan ketinggian ruang mencapai 12 meter.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) gencar menawarkan peluang investasi strategis kepada perusahaan Jepang, meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan proyek transportasi massal BRT, demi memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Indonesia Real Estate Awards 2026 menyatukan pengalaman dan kredibilitas kedua brand dalam satu platform regional yang kohesif.

Pasar properti di tanah air menunjukkan stabilitas, dengan rumah berukuran kecil dan menengah tetap menjadi pilihan utama bagi para pembeli.

Setiap token mewakili kepemilikan sebagian atas properti, sehingga memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pasar properti secara lebih fleksibel.

Fahri melihat, fenomena lebih banyak sewa rumah dari pada beli dikarenakan faktor pekerjaan. Apalagi, jika Gen Z tersebut pekerjaannya yang berpindah-pindah.

Direktur Utama BTN menegaskan penilaian kredit bank tetap menjadi hak prerogatif bank, meskipun ada pelonggaran kebijakan SLIK OJK, demi menjaga kualitas risiko dan tanggung jawab penuh perbankan.

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sigi fokus pada perbaikan RTLH Sigi 2026, menargetkan 25 rumah untuk ditangani. Simak prioritas dan skema penanganan hunian layak bagi warga Sigi demi meningkatkan kualitas hidup.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah menyiapkan KPR Bundling, sebuah inovasi pembiayaan terintegrasi yang memungkinkan nasabah memperoleh KPR dan kredit tambahan untuk kebutuhan isi rumah dalam satu akad, menjaga kualitas kredit, dan memberi

Pemerintah Kota Singkawang serius wujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Simak bagaimana program 4.000 unit rumah subsidi Singkawang siap direalisasikan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius memperkuat pengelolaan NSD Rusun Kapuas untuk memastikan aset daerah tertib, terarah, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.