Pemerintah Beri Subsidi Pajak Properti 50 Persen, Berlaku Hingga Juni 2024

Kementerian PUPR siapkan kebijakan perpanjangan tenor rumah subsidi hingga 30 tahun, sebuah langkah strategis pemerintah untuk meringankan cicilan dan memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengumumkan kabar gembira: bunga rumah subsidi FLPP dipastikan tidak naik, tetap 5 persen. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian layak.

Pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen hingga akhir tahun 2025.

Kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.

Pemerintah sedang mengkaji pengurangan tenor atau jangka waktu kredit KPR bersubsidi.

Pemerintah akan memberikan insentif pajak sektor properti.

Insentif ini juga bakal mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit di Bank.

Pembebasan pajak pembelian rumah ini berlaku hingga Juni 2024 mendatang.

Insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Pemprov DKI Jakarta resmi berikan keringanan Pajak Film 50% bagi jasa kesenian dan hiburan tontonan nasional. Langkah strategis ini bertujuan jadikan ibu kota pusat sinema nasional.

Berbagai peristiwa ekonomi penting mewarnai Ekonomi Nasional Sepekan terakhir, mulai dari penguatan kemitraan strategis Indonesia-Prancis hingga verifikasi ribuan dapur Makan Bergizi Gratis. Simak rangkuman lengkapnya!

Pemberian insentif ini diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah juga mengguyur berbagai stimulus di sektor transportasi, termasuk diskon tiket transportasi dan udara pada periode liburan sekolah.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem kendaraan berbasis energi terbarukan.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mendukung transisi energi bersih dengan membebaskan Pajak Kendaraan Listrik, namun menghadapi tantangan pada pendapatan daerah.

Direktorat Jenderal Pajak akan memperhitungkan seluruh peredaran usaha, baik yang berasal dari transaksi online maupun offline.

Proses tersebut dirancang sederhana agar tidak menambah beban administrasi bagi platform maupun pedagang.

Penunjukan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.

Pajak untuk marketplace akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil di pasar.

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum KRPI, Rieke Diah Pitaloka, sebagai tindak lanjut atas pernyataan Presiden pada peringatan Hari Buruh Internasional.