FOTO: Masih Jadi Primadona, Tenor KPR Subsidi Bakal Dipercepat Demi Jangkau Lebih Banyak Masyarakat yang Ingin Memiliki Rumah (merdeka.com)
ADVERTISEMENT
Pengurangan tenor subsidi KPR dari 20 tahun menjadi 10 tahun diharapkan mendorong perguliran dana lebih cepat dan menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Foto: merdeka.com / Imam Buhori
FOTO: Masih Jadi Primadona, Tenor KPR Subsidi Bakal Dipercepat Demi Jangkau Lebih Banyak Masyarakat yang Ingin Memiliki Rumah
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di Kawasan Cibitung, Bekasi, Sabtu (17/2/2024). Pemerintah sedang mengkaji pengurangan tenor atau jangka waktu kredit pemilikan rumah atau KPR bersubsidi. Foto: merdeka.com / Imam Buhori
Pengurangan tenor subsidi KPR dari 20 tahun menjadi 10 tahun diharapkan dapat mendorong perguliran dana lebih cepat. Foto: merdeka.com / Imam Buhori
Percepatan tenor KPR ini juga diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Foto: merdeka.com / Imam Buhori
Sebagai informasi, penyaluran KPR milik BTN sepanjang 2023 tercatat senilai Rp 56,89 triliun atau naik 19,6 persen secara tahunan (YoY). Foto: merdeka.com / Imam Buhori
Pemerintah tengah mengkaji perpanjangan tenor KPR menjadi 40 tahun. Kebijakan KPR 40 tahun ini diharapkan dapat meringankan angsuran bulanan masyarakat dan memperluas pasar properti.
Menteri PKP Maruarar Sirait resmi memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat Program 3 Juta Rumah.
Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu cicilan rumah subsidi, dari yang sebelumnya maksimal 20 tahun menjadi 30 tahun.
Kementerian PUPR siapkan kebijakan perpanjangan tenor rumah subsidi hingga 30 tahun, sebuah langkah strategis pemerintah untuk meringankan cicilan dan memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kemudahan akses rumah MBR menjadi prioritas pemerintah, terbukti dengan skema pembiayaan terjangkau dan rekor penyaluran subsidi.
Kanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak.
Kenaikan dua kali lipat dari kuota sebelumnya itu diyakini tak hanya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyetujui penambahan kuota 50 ribu rumah subsidi di Jawa Tengah, sebuah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan hunian dan menggerakkan ekonomi daerah.
Bank Jateng Cabang Kudus menggelar mini ekspo, menawarkan fasilitas Kredit Rumah ASN PPPK dengan bunga ringan 5 persen melalui skema FLPP. Manfaatkan kesempatan emas ini segera!
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat Penyaluran Pembiayaan Perumahan mencapai Rp129,97 miliar hingga April 2026, memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah sukses menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk 6 juta unit rumah bagi masyarakat desil 3, sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mengkaji skema KPR tenor 40 tahu
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan 3 juta rumah, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional. Program BTN Dukung Program 3
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan Kualitas Kredit BTN tetap terjaga baik di tengah kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak bencana banjir di Sumatera.
Kepala Staf Kepresidenan menilai akad massal FLPP menjadi tonggak penting dalam percepatan perumahan nasional, membuka akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.