menko perekonomian airlangga hartarto

Presiden Prabowo Subianto siap menandatangani kesepakatan Tarif Resiprokal Indonesia-AS setelah penyusunan draf perjanjian rampung, menandai babak baru hubungan dagang kedua negara.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemberian relaksasi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk korban terdampak bencan

Menko Perekonomian Airlangga artarto menyampaikan usulan pada tanggal 29-31 dilakukan skema work from anywhere (WFA).

Pertumbuhan ini menunjukkan akselerasi kuat dalam penggunaan layanan pembayaran digital seiring perluasan akses teknologi.

Konferensi pers deregulasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Menurut agenda resmi, Albanese dijadwalkan bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (15/5).

Dia menegaskan masih bekerja maksimal membantu Presiden Prabowo Subianto

Terkait kondisi perekonomian nasional, Airlangga menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat

Airlangga juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif BRI yang telah melibatkan 1.000 UMKM dalam berbagai program pemberdayaan.

Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk lagi Airlangga Hartarto menjadi Menko Perekonomian.

BPK juga temukan masalah pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring prakerja kurang memadai.

Kadin memiliki peran sebagai mitra strategis Pemerintah dan wadah bagi dunia usaha.

Dalam sebuah situasi, Airlangga tak sengaja menyinggung perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar yang sedang hangat diperbincangkan.

Nama Airlangga tengah jadi perbincangan hangat usai mundur dari jabatan Ketum Partai Golkar. Ini sisi lain Airlangga yang jarang terungkap.

Menyusul pernyataan Airlangga, sang istri lantas berbagi potret keduanya dalam balutan jas kuning dengan tulisan menyentuh hati.

Pagu indikatif untuk Kemenko Perekonomian 2025 sebesar Rp459,7 miliar.

Menko Airlangga memastikan pemerintah akan melanjutkan program BLT Mitigasi Pangan senilai Rp600.000 per keluarga.

Muhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.

Bansos yang disalurkan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7 persen, atau lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 85,1 persen.