kenaikan pajak pertambahan nilai

Inefisiensi dalam penerimaan PPN disebabkan adanya pengecualian untuk beberapa jenis barang dan jasa.

Mereka menilai PPN 12 persen tidak linier dengan tingkat pendapatan masyarakat dan berpotensi memicu turunnya daya beli konsumen.

Pemerintah akan tetap memberlakukan kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Hanya saja, PPN 12 persen tersebut hanya dikenakan pada barang mewah.

Kemenkeu menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen sudah mempertimbangkan aspek ekonomi hingga sosial.

Pengenaan pajak pada sejumlah barang berwujud yang meliputi elektronik, fesyen hingga otomotif akan berdampak pada penjualan.

Kenaikan PPN tersebut akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh di tengah kenaikan upah yang minim.

Program MBG dialokasikan melalui anggaran pendidikan yang memotong hampir 10 persen dari total anggaran pendidikan nasional 2025 atau setara dengan Rp71 T.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen jika diakumulasi dalam 4 tahun terakhir (2020-2025) sebenarnya naiknya 20 persen bukan 2 persen.

Adjit membeberkan mayoritas anggaran pengelolaan rusun itu defisit karena banyak dari penghuni yang menunggak IPL.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.

Kenaikan tarif PPN tersebut diproyeksikan berdampak negatif terhadap ekonomi baik pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah riil buruh.

Kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan implementasi dari UU HPP.